NTT Siap Kawal PPDB 2018

KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT mulai mempersiapkan strategis untuk mengawal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018.PPDB adalah awal untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik di NTT ke depan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo kepada Pos Kupang, Rabu (31/1/2018).

Menurut Winston, dirinya bersama Dinas Pendidikan NTT, Dewan Pendidikan NTT, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dan Ombudsman menggelar Talk Show mengenai kawal PPDB 2018 di RRI Kupang.

“Jadi, kita sudah mulai persiapkan strategi untuk bagaimana mengawal PPDB di NTT tahun ini agar jangan seperti tahun lalu,” kata Winston.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan itu, hadir Kadis Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly sehingga baik DPRD dan pemerintah sudah berkomitmen untuk mengawal proses PPDB tahun 2018.

“Salah satu sebab dari mutu pendidkan di NTT adalah PPDB yang tidak diatur dengan baik. Kondisi ini berdampak pada mutu,karena itu Pemerintah DPRD, BMPS, Komite Pendidikan dan Ombudsman RI Perwakilan NTT menggelar diskusi dalam rangka mengawal PPDB 2018,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengatakan, sistem yang berlangsung selama ini,yakni ada sekolah-sekolah yang oleh masyarakat dikatakan favorit sehingga over siswa, ada rombongan belajar besar.

Ada pembelakukan shift, rasio guru siswa tidak memadai, proses belajar tergangggu. Karena itu, kami dan Dinas Pendidikan sepakat benahi PPDB, dengan cara antara lain, mendorong adanya Peraturan Gubernur (Pergub),” ujarnya.

Dikatakan, dengan pergub ini maka bisa ada tindakan dan sanksi. Selama ini, lanjutnya, ada sekolah yang melanggar juknis, namun tidak ada sanksi dan biasa saja.

“Sekolah negeri itu kalau terima 600 siswa itu ideal, tapi kalau sampai 3000 siswa saat PDB, maka itu sudah lebih kapasitas.

Ini salah yang harus kita urus serius, baik sekolah agar tidak melanggar. Kita juga harus beri pemahaman orang tua siswa soal sekolah favorit harus dihilangkan, sebab sekolah favorit pun mutunya juga sama dengan sekolah swasta,” ujarnya.