Jatuh atau Bunuh Diri? Pemprov DKI Didesak Segera Investigasi Tewasnya Siswi SD

0
827

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tewasnya siswi SD dari lantai 4 sekolahnya di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hal itu kaitannya ada dugaan perundungan atau bullying dalam peristiwa loncatnya korban dari ketinggian.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, sebenarnya ada beleid yang mengamanatkan sekolah untuk membentuk tim pencegahan kekerasan. Hal itu termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).

Ubaid menyebut, meski ada aturan itu, hingga saat ini belum terlihat adanya penerapan satgas di sekolah, kaitannya untuk menangani masalah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

“Permendikbud untuk pencegahan kekerasan di sekolah sudah ada peraturan, kita tidak pernah mengalami kekosongan peraturan tentang pencegahan kekerasan di sekolah,” kata Ubaid kepada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Menindaklanjuti masalah yang dialami siswi SD di Petukangan Utara, dia mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk membentuk satgas pencegahan kekerasan. Diantaranya utamanya dalam menanggapi kasus perundungan.

Pasalnya, menurut Ubaid sekolah belum tanggap dalam melakukan pencegahan seperti sistem pelaporan hingga pendampingan mengenai masalah-masalah seperti perundungan. Pihak Disdik DKI Jakarta pun dinilai menutupi jika benar adanya kasus perundungan yang memakan korban.

“Itu menjadi sangat penting, ini harus ada semacam tim investigasi. Ada tata kelola yang harus ditata serius, yang harus dibereskan soal dinas menutupi, lalu bagaimana ini menjadi persoalan yang mampu meningkatkan awareness kepada seluruh masyarakat terhadap soal ini,” tutur dia.

Sebelumnya diketahui, Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan informasi terbaru mengenai hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa meninggalnya siswi SD di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (26/9/2023). Pihak kepolisian mulanya menyebut bahwa siswi kelas VI tersebut terjatuh dari lantai 4 sekolahnya, namun update informasi yang disampaikan bahwa korban ternyata lompat, bukan jatuh.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, pihaknya telah melakukan olah TKP kemarin dengan melakukan berbagai pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa korban ternyata melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya.

“Kami tegaskan dugaan awal melompat karena ditemukan adanya barang bukti berupa meja, awalnya saya pikir kursi, yang dijadikan yang bersangkutan untuk pijakan melompat ke bawah,” kata Bintoro saat dihubungi Republika, Rabu (27/9/2023).

Dia menjelaskan, barang bukti itu menguatkan adanya indikasi korban melakukan aksi percobaan bunuh diri. Pihaknya juga melakukan pengecekan dari rekaman kamera tersembunyi atau CCTV.

“Ya kami melihat dalam hal ini, dari rekaman CCTV juga yang bersangkutan melompat dari ketinggian. Cuman masih kami dalami, kami belum menyimpulkan,” jelas dia.

Bintoro menyebut pihaknya belum menemukan motif dari aksi yang bersangkutan memutuskan untuk melompat dari ketinggian. Saat disinggung adanya dugaan perundungan atau bullying, Bintoro menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan.

“Nanti setelah kami mendalami akan tahu motif yang bersangkutan kenapa melompat,” tutur dia.

Sejauh ini sudah ada empat orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bintoro memastikan pihaknya bakal segera merampungkan upaya pemeriksaan.

sumber: Republika.co.id

Comments are closed.

Data JPPI: Korban Keracunan MBG Capai 1.833 Orang dalam Sepekan, Terbanyak di Jatim

0
260

Kenaikan jumlah keracunan MBG pekan ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September.

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan korban kasus keracunan program makan bergizi gratis bertambah 1.833 orang dalam sepekan. Ribuan korban tersebut merupakan akumulasi dari kasus keracunan MBG yang terjadi pada 29 September hingga 4 Oktober 2025.

Menurut Koordinator JPPI Ubaid Matraji, kenaikan jumlah keracunan pekan ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.5341 anak perminggu. “Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah tembus 10.482 anak,” kata dia melalui keterangan resmi yang dirillis pada Ahad, 5 Oktober 2025.

Ubaid lantas merincikan lima provinsi dengan kasus keracunan terbanyak pekan ini. Provinsi terbanyak saat ini adalah Jawa Timur dengan jumlah 620 korban, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 555 orang, Jawa Tengah 241 orang, Sumatera Barat 122 orang, dan Nusa Tenggara Timur 100 orang.

Menurut Ubaid, tingginya kasus keracunan dalam setiap minggunya mengambarkan bahwa kasus keracunan dalam MBG bukan hanya terjadi karena kelalaian semata, melainkan ada faktor pembiaran terhadap keselamatan anak. Lonjakan korban keracunan ini sekaligus menunjukan bahwa langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak efektif dalam mencegah kasus keracunan.

Ubaid lantas berpendapat satu-satunya cara untuk menghentikan kasus keracunan adalah dengan menutup seluruh SPPG. Pemerintah, kata dia, mau tidak mau harus menutup seluruh dapur MBG selama proses investigasi dan perbaikan kualitas selesai. “Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan,” ujar dia.

Sebelumnya, melalui rapat lintas Kementerian pada 28 September lalu, pemerintah bersepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap beroperasi. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kendati tidak dimoratorium, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin. “Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar ucap Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.

tempo.co

Comments are closed.