Headlines
Polemik guru honorer di Indonesia, 2,3 juta non-ASN dinilai belum dapat perlindungan
Kebijakan pembatasan guru non-ASN dinilai mengancam nasib 2,3 juta guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Kebijakan pemerintah yang membatasi masa tugas ...Sebut Negara Pilih Kasih, JPPI Kritik Pembatasan Masa Tugas Guru Non-ASN
Kebijakan tersebut dinilainya berbahaya karena berpotensi mengusir guru-guru honorer dari sekolah negeri secara perlahan. Pemerintah boleh berdalih tidak ada pemecatan mendadak, tetapi ...JPPI: Negara tak Boleh Cuci Tangan atas Nasib 2,3 Juta Guru Honorer
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan adanya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi masa tugas guru non-ASN di sekolah ...JPPI Desak Kepastian Status Guru Non-ASN, Soroti Risiko Eksploitasi Guru Honorer
KOORDINATOR Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan dibutuhkan kepastian status guru non-ASN setelah per 31 Desember 2026. “JPPI menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya ...JPPI Minta Ada Peta Jalan Penyelesaian Status Guru Honorer
Pembatasan masa kerja tanpa kepastian membuat nasib ratusan ribu guru honorer berada di ujung tanduk. JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Surat ...JPPI Sebut SE Mendikdasmen Nomor 7/2026 Akan Berdampak ke Guru Kemenag, Sebab…
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya sampai 31 Desember ...Aksi Oknum Guru Potong Rambut Siswi di Garut, JPPI: Kekerasan Simbolik dan Fisik
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, aksi pemotongan rambut siswi di SMKN 2 Garut adalah bentuk kekerasan simbolik ...Kekerasan Seksual di Pati, JPPI: Mau Menunggu Berapa Banyak Korban Lagi?
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, mau menunggu berapa korban lagi agar pemerintah membenahi sistem pencegahan kekerasan seksual ...Program MBG di Kampus Dikritik, Berpotensi Mobilisasi Kampus ke Politik Praktis Pemerintah
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik permintaan pemerintah melibatkan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai ...JPPI Desak Kepastian Status Guru Non-ASN, Soroti Risiko Eksploitasi Guru Honorer
KOORDINATOR Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan dibutuhkan kepastian status guru non-ASN setelah per 31 Desember 2026. “JPPI menegaskan bahwa persoalan utama bukan ...


















