Headlines
Ahli Pemohon di MK Menilai MBG Bukan Unsur Intrinsik Sisdiknas
Ubaid menyebut MBG tidak relevan dengan 8 standar nasional pendidikan yang menjadi kewajiban penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil ...20 Persen Anggaran Pendidikan, JPPI: Jangan Diperalat untuk MBG
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuntut komitmen nyata pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen secara tepat sasaran. Hal itu disampaikannya ...JPPI Sebut Pembiayaan MBG dari Anggaran Pendidikan Bertentangan dengan UUD 1945
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan ...JPPI: MBG Seharusnya Tidak Masuk Anggaran Pendidikan
Pembiayaan MBG dinilai sebaiknya dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Hal ini karena anggaran yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Koordinator Nasional ...JPPI Sebut MBG Bukan Komponen Intrinsik Sistem Pendidikan Nasional
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (UU APBN ...Kepsek Child Grooming Siswi, JPPI Ungkap Data Miris Kekerasan di Sekolah
Kasus dugaan child grooming yang melibatkan seorang kepala sekolah di Tangerang Selatan kembali memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan anak di lingkungan pendidikan. Peristiwa ...Angkat Guru Non-ASN Jadi ASN PPPK!
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mendesak pemerintah agar tidak memberhentikan guru non-ASN, tapi mengangkat mereka menjadi ASN PPPK ...JPPI Kritik Keras Pemerintah: Guru Honorer Ditinggalkan, Karyawan SPPG Dimanjakan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kembali mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur masa tugas guru non-ASN di sekolah ...TNI di Pembekalan LPDP, Relevankah untuk Dunia Akademik?
Pelibatan TNI dalam pembekalan penerima LPDP 2026 menuai kritik. Pemerintah menyebutnya sebagai penguatan karakter, tapi sejumlah pengamat mempertanyakan relevansinya dengan kebutuhan di ...Ubaid Matraji: Kami Lihat, Aturan Ini Menjadi Bom Waktu
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penghapusan guru honorer di sekolah negeri per ...

















