
Ubaid Matraji: Pemerintah Jangan Asal Mewajibkan
Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat, khususnya kelas III hingga kelas VI. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025.
Untuk mendukung penerapannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan program pelatihan bagi 100.000 guru yang akan mengajar Bahasa Inggris di sekolah dasar.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelatihan tersebut.
“Saat ini tengah kita siapkan pelatihan untuk guru, targetnya 100.000 guru, ya,” kata Gogot di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (6/11/2026).
Mata pelajaran Bahasa Inggris wajib tersebut akan diterapkan mulai kelas III dan diberlakukan secara bertahap pada setiap angkatan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD tidak akan terlalu menitikberatkan pada penguasaan tata bahasa (grammar). Sebaliknya, pembelajaran akan lebih diarahkan pada peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan siswa berkomunikasi menggunakan bahasa internasional tersebut.
“Pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD lebih banyak ditekankan pada aspek bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, bukan Bahasa Inggris sebagai science, tapi Bahasa Inggris sebagai media komunikasi sehingga nanti di tingkat SD itu grammar-nya tidak perlu terlalu banyak,” kata Mu’ti.
Rencana penerapan kebijakan ini mendapat respons beragam dari kalangan legislatif dan pemerhati pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, di tengah perkembangan global yang semakin cepat, penguasaan bahasa Inggris menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan buku pelajaran, serta tenaga pendidik yang kompeten dan merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, memberikan catatan kritis. Ia menilai Pemerintah tidak boleh memaksakan kebijakan tersebut berlaku seragam di seluruh sekolah tanpa terlebih dahulu memperhatikan perbedaan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.
Menurutnya, kesenjangan fasilitas dan distribusi guru antara sekolah di perkotaan dan wilayah pelosok masih menjadi persoalan serius. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko tidak berjalan efektif.
Pemerintah melalui Kemendikdasmen berencana mewajibkan pelajaran bahasa Inggris bagi siswa sekolah dasar (SD). Bagaimana pendapat Anda?
Pemerintah jangan asal mewajibkan kebijakan tersebut untuk semua sekolah. Harus dilihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan masing-masing sekolah. Jika dipaksakan berlaku secara nasional tanpa kesiapan dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan ini justru akan sia-sia.
Mengapa Anda berpandangan demikian?
Persoalan paling krusial dalam sistem pendidikan kita bukan semata-mata kekurangan guru secara nasional, melainkan ketimpangan mutu dan distribusi guru yang masih akut.
Mengapa kebijakan ini tidak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah?
Sekolah-sekolah di kota besar mungkin memiliki ketersediaan guru yang lebih baik dan mudah mengakses pelatihan, baik secara daring maupun luring.
Namun, bagaimana dengan SD di luar perkotaan atau sekolah-sekolah di wilayah pinggiran? Di sana, jangankan memiliki guru bahasa Inggris, guru kelas saja masih banyak yang berstatus non-ASN dengan gaji di bawah standar.
Karena itu, Pemerintah harus melihat kondisi riil setiap sekolah sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh.
Kemendikdasmen berencana melatih 100.000 guru untuk menunjang kebijakan tersebut. Apakah langkah ini cukup?
Kemendikdasmen tidak boleh berpuas diri hanya dengan mencetak sertifikat kelulusan pelatihan bagi 100.000 guru. Pelatihan tanpa kerangka penjaminan mutu (quality assurance) hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.
Karena itu, harus ada teori perubahan dan mekanisme penjaminan mutu yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Apa catatan JPPI terhadap rencana pelatihan 100.000 guru tersebut?
JPPI mendukung prioritas peningkatan kompetensi guru. Namun, Pemerintah juga tidak boleh melupakan pekerjaan rumah terkait kesejahteraan guru. REN












