Soal Subsidi Internet, JPPI: Bagaimana dengan Sekolah di Daerah Tanpa Sinyal dan Listrik?

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pemberian bantuan kuota internet kepada siswa hingga dosen dalam mendukung pembelajaran jarak jauh ( PJJ) tidak efektif di semua sekolah.

Menurut Ubaid, bantuan tersebut hanya efektif untuk sekolah yang memiliki jaringan internet dan listrik yang baik.

“Bantuan kuota internet ini hanya efektif untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tidak punya problem dengan sarana jaringan internet dan kelistrikan. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah yang sinyal dan juga listriknya saja tidak ada? Tentu tidak berguna,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Ubaid mengatakan, bantuan kuota internet tidak akan berguna jika perangkatnya penunjangnya tidak dimiliki. Menurut dia, banyak peserta didik bahkan tidak memiliki ponsel (handphone/HP).

“Masih banyak peserta didik yang tidak punya fasilitas HP, dan juga orangtuanya. Kalaupun punya HP, perangkatnya tidak support untuk pembelajaran online bisa jadi karena speknya yang rendah,” ungkap Ubaid.

“Dan, kuota internet ini tidak berguna bagi peserta didik yang tidak punya HP,” tutur dia.

Selain itu, kata Ubaid, Kemendikbud dinilai perlu memiliki peta kebutuhan sekolah sehingga kebijakan yang dikeluarkan dibuat berdasarkan data agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Tentu saja dana ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan supaya uang negara tidak terbuang sia-sia karena tidak tepat sasaran, bahkan sangat mungkin terjadi penyelewengan dana,” ujar Ubaid.

“Jika kebijakan diimplementasikan tidak berdasarkan data, kemungkinan besar akan pemborosan anggaran dan tidak berkontribusi pada pemerataan,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

“Alhamulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini. Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini,” kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, subsidi kuota internet ini akan dikerahkan selama tiga sampai empat bulan ke depan dan akan segera dicairkan.

“Ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dosen selama tiga empat bulan ke depan. Ini kami akselerasi secepat mungkin biar bisa cair,” ujarnya.

Nadiem mengatakan, selama ini pihaknya berupaya untuk mendapatkan anggaran tambahan untuk menjawab kecemasan masyarakat selama masa PJJ.

“Saya tidak akan berhenti di sini. Alhamdulillah janji saya pulsa tercapai. Tim kemendikbud saya apresiasi, terutama Ibu Menkeu. Eselon I Kemenkeu yang telah bekerja keras mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, Kemendikbud juga memberikan tunjangan profesi untuk guru, tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar sebesar Rp 1,7 triliun. “Kami juga sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi dosen sebesar Rp 1,7 T,” pungkasnya.