Dana BOS Tetap Rawan Pungli dan Manipulasi Data

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, mekanisme penyaluran program bantuan operasional sekolah (BOS) yang langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke sekolah akan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga dinilai dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan dana.

“Begitu masuk lewat sekolah berarti ada jalur birokrasi yang dipotong dan ini bermanfaat dalam hal efisiensi waktu,” kata Ubaid saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, baru-baru ini.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan JPPI, sebab masalah terkait program BOS bukan hanya ada pada penyalurannya. Hal pertama yang menjadi perhatian JPPI yakni mekanisme pengusulan dan rekapitulasi dana BOS dari sekolah ke Pemerintah.

Menurut Ubaid, apabila mekanismenya masih menggunakan birokrasi seperti tahun sebelumnya, maka akan tetap menimbulkan masalah. “Jadi masih ada kemungkinan pungli, kemudian ada manipulasi data,” imbuhnya.

Kedua, menurutnya pemerintah perlu membentuk sistem pengelolaan dana BOS di sekolah agar transparan dan akuntabel. Sistem ini dapat berupa alat, sebab dia menilai pengawasan dari dinas dan pengawas belum tentu berjalan efektif.

“Proses transfer dari pusat ke sekolah belum menyentuh bagaimana pengelolaan ketika dana itu sampai ke sekolah, bagaimana manajemen pengelolaan dana bos di sekolah supaya bisa transparan dan akuntabel,” jelasnya

Ketiga, pemerintah perlu melibatkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengelola dana BOS untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi.

“Dengan adanya partisipasi semua stakeholder yang ada di sekolah memungkinkan pengelolaannya berjalan secara baik,” tandasnya.