Program Sekolah Rakyat Dimulai Juli Tahun Ini

JAKARTA – Pemerintah segera meluncurkan program Sekolah Rakyat pada Juli tahun 2025. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat akan melayani peserta didik dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Jadi, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), saya melaporkan tentang rencana Sekolah Rakyat yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3).

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school. Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi juga bisa turut menjamin asupan gizi siswanya.

Presiden, jelasnya, memberikan arahan agar persiapan dilakukan secara matang. “Di Bekasi nanti di dekat sentra kita di sana, nanti di situ akan kita mulai dimulai dari tingkat SMA dulu,” imbuhnya.

Terkait infrastruktur, jelas Gus Ipul, Prabowo ingin Sekolah Rakyat dilaksanakan tanpa membuat bangunan atau gedung baru.

“Presiden menginstruksikan Kementerian Sosial untuk mempersiapkan kurikulumnya, tata kelolanya, dan infrastrukturnya. Tentu infrastruktur di sini yang sudah siap. Yang tidak perlu membangun lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak tanpa ada pembedaan. Semua anak juga harus dipastikan bisa bersekolah tanpa dipungut biaya.

“Kenapa jadi dibeda-bedakan layanan pendidikan kita? Ada sekolah anak miskin, sekolah anak bodoh, sekolah anak unggulan. Bahaya ini, janganlah diskriminasi ini malah diterus-teruskan,” ujar Ubaid kepada Validnews, Senin (6/1).

Dia melanjutkan, layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi kelompok anak tertentu adalah bentuk diskriminasi. Pasalnya, layanan pendidikan seperti ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Dampaknya, diskriminasi dan kesenjangan pendidikan akan semakin lebar.

valid.news