Implementasi Kurikulum Merdeka Dikhawatirkan Terganggu

Jakarta: Arah kebijakan Pendidikan di Indonesia diprediksi akan mengalami gangguan memasuki tahun politik. Salah satu kebijakan yang diprediksi terganggu ialah implementasi Kurikulum Merdeka.
 
“2023 itu tahun politik, tidak ada tanda-tanda Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar itu berjalan baik di sekolah,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dikutip dari siaran Instagram @sahabatjppi, Senin, 2 Januari 2023.
 
Dia menilai pemerintah tak memiliki data konkret mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Pemerintah cuma memiliki data soal sudah jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Hanya ada data berapa sekolah yang menerapkan kurikulum itu, berapa gurunya yang sudah dilatih, sudah berapa guru penggerak. Tapi apakah efektif, ada perubahan, itu belum ada,” tutur Ubaid.
 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menawarkan sekolah sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka. Sekolah bisa mendaftar untuk mendapat pendampingan dalam menerapkan kurikulum tersebut.
 
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo (Nino) mengatakan saat ini semakin banyak sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada 2022, lebih dari 140 ribu sekolah mendaftarkan diri menerapkan Kurikulum Merdeka.
 
“Sudah ada lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang secara sukarela mulai berproses menerapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun 2022/2023 ini. Ini menunjukkan antusiasme besar dari ekosistem pendidikan untuk melakukan perbaikan pembelajaran,” kata Nino kepada Medcom.id, Kamis, 29 Desember 2022.

Sumber : medcom.id