JPPI Desak Gubernur Jabar Segera Bayar Tebusan Ijazah Rp1,3 T untuk Siswa Sekolah Swasta

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menagih janji Gubernur Jawa Barat untuk segera menuntaskan pembayaran tebusan ijazah bagi siswa di sekolah swasta yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyata­kan, pihaknya menerima ba­nyak keluhan dari orangtua siswa dan pengelola sekolah swasta yang merasa dirugi­kan karena ijazah masih ditahan. Kondisi ini menghambat anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, padahal masa pendaftaran sekolah dan perguruan tinggi telah dibuka.

“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal hak anak atas pendidikan. Ketika ija­zah ditahan, mereka terancam kehilangan masa depan,” kata Ubaid dalam ke­te­rangan tertulis yang diterima “PR” akhir pekan lalu.

Menurut JPPI, keterlambatan pembayaran tebusan oleh Pemerintah Provinsi Ja­wa Barat memperpanjang pen­­deritaan siswa dan sekolah. Padahal, gubernur telah berjanji untuk menanggung biaya tersebut sebagai bentuk solusi atas praktik penahan­an ijazah oleh sekolah swasta yang kerap terjadi akibat tunggakan biaya.

“Janji manis Bapak Gubernur untuk menanggung biaya tebusan ijazah kini terbukti hanya isapan jempol belaka, meninggalkan ribuan siswa terkatung-katung,” ujar Uba­id.

Swasta JPPI juga menyoroti mi­nimnya daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat. Ber­d­a­sarkan data yang dihimpun, hanya sekitar 36% siswa yang bisa ditampung di SMA dan SMK negeri. Sisanya, 64% ha­rus bersekolah di lem­baga swasta yang umumnya membebankan biaya pen­didikan lebih besar.

“Dalam kondisi ini, peran sekolah swasta sangat vital. Maka, tidak adil jika mereka dibebani kebijakan yang ti­dak ditopang anggaran pe­me­rintah secara nyata,” ujar­nya.

Selain itu, JPPI meng­i­ngat­kan bahwa keterlambatan pembayaran ini juga ber­potensi memicu peningkatan angka putus sekolah di Jawa Barat. Saat ini, Jawa Barat ter­catat sebagai provinsi de­ngan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.

“Jika dana tebusan ijazah tidak segera dibayarkan, maka bukan hanya masa depan siswa yang terancam, tetapi juga keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi tulang punggung pen­didikan di Jawa Barat,” tutur Ubaid.

JPPI menuntut Gubernur Jawa Barat untuk membayar tuntas seluruh biaya tebusan ijazah tanpa penundaan. Kemudian mengevaluasi sistem pembiayaan pendidikan agar lebih adil dan berpihak pada siswa. Lalu menerapkan kebijakan sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta.

Ubaid juga menegaskan bahwa pembiayaan pendidik­an merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat mau ­pun daerah, sebagaimana di­amanatkan dalam konstitusi melalui alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. “Cukup sudah retorika. Rak­­yat Jawa Barat membutuhkan tindakan nyata dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Masa depan ge­nerasi muda tidak boleh di­kor­bankan demi kepentingan politik pencitraan,” kata Uba­id.

Sebelumnya, Gubernur Ja­wa Barat Dedi Mulyadi me­ngatakan, Pemerintah Pro­vinsi Jawa Barat memiliki beban Rp 1,3 triliun tagihan untuk menebus ijazah siswa di Jabar yang ditahan.***

Sumber Artikel berjudul ” JPPI Desak Gubernur Jabar Segera Bayar Tebusan Ijazah Rp1,3 T untuk Siswa Sekolah Swasta “, selengkapnya dengan link: https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3039340805/jppi-desak-gubernur-jabar-segera-bayar-tebusan-ijazah-rp13-t-untuk-siswa-sekolah-swasta?page=2