Berita Pendidikan
JPPI Sebut Pemerintah Harusnya Lebih Peduli dengan Guru Non ASN
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer non-ASN. Terkait hal itu, Koordinator Nasional ...Guru Madrasah Dipandang SEBELAH MATA, Bisa Sampai 53 Tahun TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT, Menag Minta Waktu ...
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap guru madrasah. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, menyebutkan bahwa para guru madrasah kerap dipandang ...Kemenag Anggarkan Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non-PNS pada 2025
Kementerian Agama telah menganggarkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan pendidikan pada 2025 yang mencakup pemberian insentif bagi guru non-PNS. Hal itu dipaparkan oleh Menteri Agama ...Skema Kenaikan Tunjangan Guru Masih Multitafsir
Rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru menyisakan sejumlah pertanyaan bagi para guru aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN bersertifikat pendidik. Pidato Presiden ...Kesejahteraan Guru Kian Timpang, Ubaid: Mestinya Guru Non ASN Belum Sertifikasi Diprioritaskan
Kebijakan Pemerintah dengan menaikkan anggaran kesejahteraan guru menuai kritik dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto menaikkan gaji ...JPPI Kritik Rencana Kenaikan Gaji Guru yang Sudah Sejahtera
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, mengatakan keputusan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru sesungguhnya belum mampu menyelesaikan ...Nasib Guru Honorer Madrasah, Pahlawan Pendidikan di Kasta Terendah
Madrasah kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di berbagai daerah. Namun, di balik popularitasnya, ada ironi yang menyedihkan: kesejahteraan ...“Antrean PPG Guru Madrasah Disorot, Disebut Kalahkan Antrean Haji”
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyorot secara khusus kondisi guru madrasah. Mereka menilai guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok pinggiran dalam percaturan kebijakan ...Gibran Kembali Singgung soal Permintaannya agar Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi PPDB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ia sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta ...Swasta Gratis, KJP Plus Hilang? JPPI: 295 Ribu Siswa Negeri Bisa Putus Sekolah
Pemerintah Kota Jakarta akan menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis sehingga program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disebut bakal dihapuskan. Terkait hal ini, ...