PR Revolusi Pendidikan RI: Mutu Hingga Kesejahteraan Pengajar

 “Kita harus memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik, saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita,”

Itulah salah satu pesan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden beberapa waktu lalu. Prabowo sangat tegas dan meminta jajaran para menteri fokus terhadap pendidikan Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia memiliki banyak sekali persoalan yang harus dibenahi. Seperti masalah kesenjangan kualitas pendidikan, kurangnya akses dan sarana pendidikan hingga kurikulum yang kurang relevan.

Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi jajaran menteri pendidikan, mau dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menangah (Mendikdasmen) hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisainstek).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pencapaian pendidikan 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK sederajat dan Perguruan Tinggi (PT) belum mencapai target Renstra Kemendikbudristek 2020-2024, yakni sebesar 95,00% dan 37,63% pada tahun 2024. 

Prioritas akses pendidikan tinggi untuk kalangan rentan harus terus ditingkatkan dengan menyasar pada penduduk perdesaan, kelompok disabilitas, dan status ekonomi rendah. Meskipun bukan merupakan agenda target pencapaian pendidikan, akan tetapi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan oleh SDGs untuk melihat disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan SD sederajat hampir tidak ada perbedaan dalam hal akses pendidikan. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah capaian APM yang rendah terlihat pada laki-laki, mereka yang tinggal di perdesaan, dan kelompok pengeluaran terbawah.

Sedangkan untuk indikator anak putus sekolah, data susenas 2024 menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi, dengan capaian tertinggi berada di jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02 persen.

Tingkat Penyelesaian Pendidikan 2024 (Bloomberg Technoz/Asfahan)

Oleh karena itu, bagi Pengamat Pendidikan Ina Liem, langkah pertama yang dilakukan para menteri adalah melakukan pemetaan masalah. 

“100 hari pertama seharusnya para menteri melakukan pemetaan masalah dulu, kemudian tentukan masalah-masalah terbesar yangg ingin diprioritaskan, dan solusi yang ditawarkan. Tentukan target masing-masing yang ingin dicapai dalam berapa lama. Sampaikan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut menilai kinerja. Kolaborasi antara 3 menteri harusnya dilakukan supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, apalagi kontradiktif. Secara sederhana ini yang harus dilakukan,” ujar Ina saat berbincang dengan Bloomberg Technoz.

Karena menurutnya, “pada kenyataannya, kita belum mendengar masalah prioritas yang mau difokuskan. Terlalu buru-buru apabila menteri mengapresiasi kinerja sendiri dalam 100 hari. Misalnya masalah pengalihan anggaran Rp17 triliun dari Kementerian PU ke Kemdikdasmen untuk renovasi fasilitas pendidikan, apalagi hal tersebut dianggap pencapaian,”

Apalagi bicara soal gebrakan, bagi Ina seharusnya para menteri tidak berlomba-lomba untuk melontarkan gebrakan. “Kalau tiap 5 tahun harus baru, justru pemborosan anggaran dan masyarakat tidak merasakan manfaat. Misal, anggaran sudah digunakan untuk digitalisasi untuk transparansi, tapi ganti menteri aplikasi dimatikan, ganti baru. Jangan sampai anggaran hanya dipakai untuk proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu tapi fokusnya bukan untuk kebaikan siswa dan mahasiswa” ungkapnya.

Kurikulum Baru dan Zonasi

Hal tersebut mengacu pada rencana Kemendikdasmen  yang akan meluncurkan ujian nasional versi baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti menyebut Ujian Nasional (UN) nantinya tidak akan menggunakan kata ujian.

“Hidup kita ini sudah penuh ujian yah, tapi nanti kita bocorkan sedikit saja, nanti tidak akan tidak ada kata-kata ujian lagi,” kata Mu’ti dalam YouTube Kemendikdasmen, Senin (20/1/2025).

Mu’ti memastikan bahwa pengumuman mengenai kebijakan UN dari pemerintah tidak akan menunggu waktu lama. “Tapi itu mungkin bisa kami sampaikan, tidak harus menunggu setelah Hari Raya. Karena konsepnya juga sudah selesai,” ujarnya saat itu.

Abdul Mu’ti menyebutkan hal yang sama juga berlaku pada sistem zonasi, di mana istilah baru juga disiapkan sebagai penggantinya. Sistem kurikulum baru ini akan berlaku November 2025.

Untuk itu, Pengamat Pendidikan Ina berharap “Penggantian nama-nama seperti deep learning, 7 kebiasaan, UN jadi AKA, jangan sampai hanya digunakan untuk slogan-slogan, cetak banner, kampanye, dll yang malah tidak efisien. Sementara masalah yang jelas di depan mata yaitu korupsi di lingkungan pendidikan, seperti penggelapan dana PIP, kita belum mendengar kebijakan untuk menanganinya,” tutupnya.

Peningkatan Teknologi dan Mutu Pendidikan

Presiden Prabowo dengan tegas bertekad akan melakukan langkah-langkah intervensi untuk memajukan pendidikan di Indonesia terutama terkait teknologi.

“Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menangah (SMP-SMA), semua sekolah yang dibina dengan pesantren dengan teknologi, kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita,” ujarnya saat Sidang Kabinet Paripurna.

Lalu bagaimana cara untuk mewujudkannya? Kedua menteri pendidikan Prabowo belum memberikan detail terkait hal tersebut. Namun, Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah mengurai rencana akan mempersiapkan riset dan sumber daya manusia (SDM) untuk bisa menguasai teknologi nuklir.

Menurut Satryo, ini adalah langkah upaya agar bisa mendapatkan tujuan nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060. “Kami juga mempunyai satu direktur jenderal terkait Dirjen Saintek yang tugasnya mengomunikasikan pengetahuan teknologi pada masyarakat, agar supaya nanti kami dalam upaya untuk menyukseskan program Dewan Energi Nasional ini, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya paham pentingnya tenaga nuklir untuk udara bersih,” ujarnya.

Di sisi lain di pendidikan dasar dan menengah, ada program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dirancang sebagai langkah strategis untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat yang menjadi fondasi kesuksesan bangsa di masa mendatang.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya pembiasaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan istirahat cepat, dalam kehidupan mereka sehari-hari.

“Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah terus berusaha mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya membangun mental dan karakter bangsa yang mulia melalui pembiasaan tersebut,” tutur Mendikdasmen.

Atasi Pengangguran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai “Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan orang”. Hingga Februari 2024 ada 871.860 orang dari lulusan universitas yang belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pada lulusan akademi/diploma ada 173.846 orang yang menganggur.

Saat itu Menteri Satryo juga janji untuk membenahi, “Banyak alumni perguruan tinggi menganggur, saya juga sering prihatin dengan mereka,”kata Satryo dalam rapat bersama DPD RI, dikutip Kamis (5/12/2024).

Rincian Tingkat Pendidikan yang belum Mendapatkan Pekerjaan (Bloomberg Technoz/Asfahan)

Selain itu, menurut Satryo banyak Perguruan Tinggi tak melihat kebutuhan dari pengguna atau mahasiswa. Untuk itu ia akan mengevaluasi hal tersebut. “Oleh karena itu kami ke depan di dalam Kabinet Merah Putih memastikan perguruan tinggi itu harus ada memenuhi kebutuhan pengguna,”ungkap Satryo.

Menilai itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), koordinator nasional JPPI Ubaid Matraji mengutarakan para menteri harus memiliki terobosan, sayangnya itu belum terlihat.

“Harusnya ada terobosan dan inovasi atas kebuntuan masalah-masalah ini dan terobosan-terobosan itu belum tampak,” ungkap Ubaid

Kesejahteraan Dosen dan Guru

Kedua menteri pendidikan Prabowo Subianto dalam 100 hari bekerja sudah menebar janji terkait kesejahteraan guru hingga dosen. 

Karena menurut Ubaid, hal tersebut sangatlah penting. Selama ini persoalan tersebut sering disepelekan dan dilupakan.

“Solusi buat kesejahteraan guru, ternyata juga belum keliatan. Anggaran pendidikan juga belum jelas keberpihakannya pada peningkatan kualitas pendidikan,” menjadi catatan Ubaid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro memberikan kabar terbaru mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Tukin ini sudah sampai pembahasan antar Kementerian dan cukup intensif. Terakhir kami menyurati Kementerian Keuangan untuk menganggarkan pembayaran tukin yang sudah tertunda selama lima tahun,” kata Satryo dalam YouTube IDN Times saat itu.

“Prinsipnya dari Kementerian Keuangan sudah menyetujui perhitungan kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri Keuangan bisa memberikan persetujuan. Jadi optimis ada solusi untuk teman-teman yang perlu dibayar tukinnya,” sambungnya.

Terkait gaji guru Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bakal menaikkan gaji guru. Prabowo pun merinci kenaikkan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp2 juta untuk guru non-ASN yang mengikuti sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG).

“Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesi ya ditingkatkan menjadi Rp2 juta,” ungkap Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan terdapat 1.932.666 guru yang memiliki sertifikat Pendidikan pada 2025. Angka itu setara dengan 64,4% dari total guru, meningkat 620 pendidik tersertifikasi dibanding tahun 2024. 

Kenaikan gaji ini, kata Prabowo anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.

Pemerintah juga akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru pada tahun 2025. 

“Komitmen kami pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1,” ungkap Prabowo saat itu.

https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61557/pr-revolusi-pendidikan-ri-mutu-hingga-kesejahteraan-pengajar/2