Program Politis yang Dikelola secara Gelap, Jangan Heran PIP Diselewengkan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, dana Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program yang rentan diselewengkan karena pengelolaannya  tidak transparan dan cenderung politis.

Menurutnya, proses distribusi dana PIP selama ini banyak yang dilakukan secara gelap, tanpa akuntabilitas yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan.

Hal ini pun dibuktikan dengan dugaan penyelewengan dana PIP oleh pihak SMK Avicena Tenjo di Kabupaten Bogor, yang viral baru-baru ini.

“Dana PIP ini harus diaudit karena banyak sekali penyelwengan yang terjadi. Banyak pula yang tidak tepat sasaran,” kata Ubaid saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (2/2/2025).

“Dana PIP itu dibagikan secara gelap dan tidak akuntabel. Saat ini, kita tidak bisa melihat datanya. Bahkan nama-nama penerima PIP tidak ada datanya, entah di mana,” sambungnya.

Ubaid menduga, pembagian dana PIP sengaja ditutupi karena program ini sarat dengan kepentingan politik dan banyak yang salah sasaran.

Ia mengaku tidak memiliki data pasti mengenai berapa banyak sekolah yang terlibat dalam penyelewengan dana PIP.

Namun, berdasarkan pengaduan masyarakat, beberapa penyelewengan dana sekolah yang sering dilaporkan meliputi dugaan penyalahgunaan dana BOS, PIP, dan pungutan liar.

“Dana pendidikan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini tidak bisa ditawar. Jika pemerintah membiarkan, ini akan memperburuk kualitas pendidikan dan memperparah kesenjangan akses pendidikan untuk semua,” ucap Ubaid.

Dia menambahkan, data pembagian dana PIP seharusnya dapat diakses oleh publik secara transparan, bukan menjadi data gelap yang penuh dengan catatan hitam. Keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan akuntabilitas dan tepat sasaran.

“Libatkan masyarakat dalam audit dan verifikasi data PIP, ini akan sangat membantu upaya penyaluran yang tepat sasaran dan menutup celah untuk bisa diselewengkan,” tutup dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, ikut menanggapi dugaan penyelewengan dana PIP di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor yang sempat viral di jagat maya.

Kasus itu mencuat dari video viral di TikTok oleh akun @nenden_ayuuuu, yang menunjukkan beberapa siswa SMK Avicena Tenjo di Kabupaten Bogor, tidak menerima dana PIP mereka selama tiga tahun bersekolah.

Iman menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum yang mengarah pada praktik korupsi.

Terlebih dana PIP seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa kurang mampu, seperti membeli buku, seragam, transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya.

“Kalau dugaan penyelewengan dana PIP terbukti, tentu itu adalah tindakan melanggar hukum. Karena dana PIP diperuntukkan siswa dan dikirim langsung ke rekening siswa,” kata Iman.

https://www.inilah.com/pip-diselewengkan-jppi-program-politis-yang-dikelola-secara-gelap