Program MBG di Kampus Dikritik, Berpotensi Mobilisasi Kampus ke Politik Praktis Pemerintah

Jaringan Pemantau  Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik permintaan pemerintah melibatkan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah itu berpotensi memobilisasi kekuatan kampus untuk kepentingan  politik praktis.

“JPPI menilai bahwa menjadikan kampus sebagai pangkalan logistik program populis pemerintah adalah langkah awal memobilisasi kekuatan kampus untuk kepentingan politik praktis,” kata Ubaid, Rabu, 6 Mei 2026.

Ubaid menyoroti poin Tridharma perguruan tinggi soal Pengabdian Masyarakat yang menurutnya kerap dijadikan dalih untuk memasukkan program pemerintah ke kampus.

Padahal, kata dia, pengabdian masyarakat seharusnya berbasis pada hilirisasi riset untuk memecahkan masalah sistemik. “Jika hanya mengelola dapur, itu bukan pengabdian, melainkan outsourcing proyek pemerintah ke kampus,” ujarnya.

Ubaid mengakui mengendus adanya agenda tersembunyi di balik program tersebut. “Saya mengendus adanya upaya pembungkaman nalar kritis melalui proyek dapur MBG ini.

Dengan menarik kampus menjadi operator, pemerintah sedang mencoba ‘menjinakkan’ menara gading,” katanya.

Sumber Daya Pendidikan Menurutnya, kampus yang disibukkan dengan urusan logistik dan pengadaan bahan pokok tidak akan lagi punya energi untuk bersuara kritis.

“Ini bukan pemberdayaan, melainkan penjinakan kampus agar manut pada agenda penguasa,” ujarnya. JPPI memandang langkah ini sebagai bagian dari strategi pembungkaman suara kritis kampus.

“Ini strategi ‘pemberian umpan’ agar institusi  pendidikan tinggi masuk ke dalam lingkaran kepentingan pemerintah, sehingga daya kritisnya tumpul karena menjadi bagian dari pelaksana kebijakan,” ujar Ubaid.

Ubaid juga memperingatkan tiga risiko jangka panjang jika kampus terlalu dalam masuk ke fungsi non-akademik. Pertama, hilangnya nalar kritis.

“Bagaimana mungkin kampus bisa memberikan kritik objektif terhadap kebijakan MBG jika mereka sendiri adalah ‘pemain’ atau penerima manfaat dari program tersebut? Ada benturan kepentingan yang besar,” katanya.

Kedua, birokratisasi kampus. Menurut Ubaid, kampus akan dibebani urusan administratif-operasional yang rumit, seperti audit logistik dan laporan pertanggungjawaban fisik dapur, yang semakin menjauhkan akademisi dari meja riset dan ruang kelas.

Ketiga, menguatnya orientasi komersialisasi. “Penggunaan lahan kampus untuk infrastruktur dapur pemerintah tanpa orientasi akademik yang jelas hanya akan menjadikan kampus sebagai lahan bisnis, bukan pusat keunggulan intelektual,” ujarnya.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah, mengatakan, rencana pendirian SPPG di lingkungan kampus perlu dikaji lebih matang. Heri menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi inti yang sudah jelas.

“Perguruan tinggi ini kan core base utamanya adalah  pendidikan, penelitian, riset inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Heri kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Ia menyebut, tujuan perguruan tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. “Sehingga kemudian bisa membawa Indonesia ini menjadi Indonesia Emas,” katanya.

Sumber pikiran rakyat