Nadiem Makarim Renovasi Ruang Kerja Senilai Rp6,5 M, Langsung ‘Disentil’ Soal Anak Putus Sekolah

Kemendikbudristek Hendak Merenovasi Lantai 2 Gedung A, Termasuk Ruang Kerja Menteri Nadiem Makarim, Dengan Anggaran Rp6,5 Miliar. Hingga Kini Proses Tender Masih Berlangsung.

WowKeren – Belakangan pos anggaran menakjubkan dari para pejabat Indonesia menjadi sorotan. Kini terkait Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang siap merenovasi ruang kerja Nadiem Makarim dengan total anggaran sampai Rp6,5 miliar.

Dalam situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender dibuka untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A dengan nilai pagu paket sebesar Rp6,5 miliar. Sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-nya sebesar Rp5.391.858.505. Satuan kerja yang berwenang atas proyek ini adalah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan jumlah peserta tender sampai Jumat (10/9) kemarin adalah 118.

Rencana renovasi dengan biaya menakjubkan ini pun dijelaskan lebih rinci oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto. “Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri,” tutur Anang dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia, dikutip pada Sabtu (11/9).

Renovasi yang menyasar keseluruhan Lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek ini, dijelaskan Anang, adalah tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. Diketahui lewat Perpres itu, Kemendikbud dan Kemenristek digabung sehingga ada perubahan struktur organisasi serta penambahan staf ahli sebanyak 5 orang.

Renovasi juga dilakukan dalam rangka menghadirkan lingkungan kerja yang aman serta sesuai protokol kesehatan COVID-19. “Sedangkan renovasi pada ruangan kerja menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan,” imbuh Anang.

Besarnya anggaran untuk renovasi ini pun seketika menjadi sorotan publik, terutama dari Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid. Pihaknya akan sangat menyayangkan bila rencana ini terealisasi karena bertentangan dengan suasana kebatinan publik di tengah pandemi, terutama di bidang pendidikan itu sendiri.

“Dalam konteks pendidikan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena pandemi. Sementara pemerintah tidak memberikan kebijakan-kebijakan afirmatif kepada orang-orang semacam itu,” jelas Ubaid kepada Merdeka.

Menurutnya renovasi ruang kerja bukan prioritas, sementara di lapangan banyak sekali problem pendidikan yang harus dibenahi. “Pendidikan anak sekolah itu kan darurat, kemudian sekolah-sekolah swasta yang tidak bisa beroperasi juga itu darurat dalam situasi semacam ini,” tutur Ubaid.

“Banyak juga anak-anak yang punya problem psikologis gara-gara orang tuanya meninggal akibat pandemi. Sementara orang tuanya itu adalah tulang punggung keluarga dan seterusnya,” imbuhnya. “Ini tidak ada kebijakan soal pendidikan itu.”