Mitra Pendidikan Indonesia Perkuat Transformasi Pendidikan

(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, sektor institusi yang beragam, dan masyarakat melalui Mitra Pendidikan Indonesia (MPI) semakin memperkuat langkah-langkah transformasi pendidikan di Indonesia. Kemitraan ini, yang dimulai sejak November 2021, baru-baru ini menyelenggarakan Annual Joint Sector Review untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam sektor pendidikan, dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023.

MPI bertujuan untuk mempercepat upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Pertemuan ini membahas strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, dan mempermudah akses, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil. Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, menyatakan bahwa hasil pertemuan diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar.

Anindito juga menyoroti berbagai pandangan dari berbagai mitra, termasuk guru, kepala sekolah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, hingga pembuat kebijakan, sebagai pendorong utama bagi transformasi pendidikan dan kontribusi positif dalam mendukung Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks prioritas nasional meningkatkan mutu pendidikan untuk semua anak di Indonesia, khususnya mereka yang rentan, disampaikan oleh Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Ia menekankan perlunya menyediakan layanan pendidikan yang inklusif untuk semua anak, mengingat keragaman dan dinamika sektor pendidikan Indonesia yang mencakup sekolah berbasis agama dan sekolah umum.

Indonesia, dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan keempat terbesar di dunia, memiliki lebih dari 50 juta murid, 3 juta guru, dan 400 ribu sekolah. Data dari Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa sejumlah besar murid di tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas masih perlu peningkatan dalam kompetensi literasi dan numerasi.

Dalam upaya mencapai transformasi pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran, program Merdeka Belajar menjadi salah satu inisiatif yang terus diterapkan. Episode-episode Merdeka Belajar diluncurkan untuk mentransformasi kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh, mengevaluasi sistem pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah dan guru, serta infrastruktur dan pendanaan pendidikan.

Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas kepada guru untuk fokus pada proses pembelajaran tanpa beban materi yang berlebihan. Saat ini, lebih dari 80 persen atau sekitar 300 ribu satuan pendidikan telah sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.

Asesmen Nasional (AN) merupakan salah satu aspek kebijakan Merdeka Belajar dan kembali dilaksanakan tahun ini. AN dirancang untuk menggambarkan mutu hasil belajar, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar sebagai gambaran kondisi layanan pendidikan. Hasil AN menjadi umpan balik bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah melalui Platform Rapor Pendidikan, untuk mendorong gotong-royong seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan berbasis data.

Laura Frigenti, Chief Executive Officer Global Partnership for Education, menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia yang bergabung sebagai anggota Global Partnership for Education sejak Januari 2023. Ia menyatakan bahwa Annual Joint Sector Review dapat membantu mengidentifikasi hasil, kesenjangan, dan tantangan, dan menjadi masukan berharga dalam pembuatan kebijakan dan transformasi sistem pendidikan.

Annual Joint Sector Review, yang dicanangkan oleh Mitra Pendidikan Indonesia (MPI), melibatkan 15 perwakilan organisasi, termasuk LP Ma’arif NU dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah sebagai perwakilan berbasis agama, komunitas belajar Semua Murid Semua Guru, lembaga penelitian seperti SMERU Institute, Article 33, dan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, serta berbagai organisasi bilateral, multilateral, dan mitra pembangunan seperti UK Foreign, Commonwealth & Development Office Jakarta, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia di Jakarta, UNICEF Indonesia, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, dan World Bank. Organisasi kemasyarakatan nasional dan internasional seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Save the Children, dan Plan Internasional juga terlibat dalam MPI.

MPI bertujuan untuk mempercepat upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Nisa Felicia, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, menekankan pentingnya koordinasi langkah dan kontribusi setiap aktor perubahan mengingat kompleksitas sistem pendidikan Indonesia.

Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, mengapresiasi terselenggaranya Annual Joint Sector Review sebagai wadah untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan abad ke-21 sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia dan pembangunan negara. Annual Joint Sector Review dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk berdiskusi tentang cara mencapai tujuan tersebut dengan mengatasi tantangan yang masih dihadapi, dan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi semua anak.

kemdikbud.go.id