Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, JPPI: Penanganan dari Pemerintah Lamban

Jakarta: Kasus kekerasan di sekolah kembali terjadi. Terbaru, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 10 orang siswa di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam, mendapat tindak kekerasan di sekolahnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan rasa kecewanya atas terus terjadinya tindak kekerasan di sekolah. Sebab, hal itu terjadi akibat dari lambannya penanganan dari pemerintah.

“JPPI mengecam tindakan kekersaan di sekolah yang terus berulang. Kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang slow response dan tidak melakukan langkah-langkah preventif,” tuturnya kepada Medcom.id, Jumat 19 November 2021.

Akibatnya kasus kekerasan terus berulang. Menurut dia, seharusnya pemerintah memiliki strategi pencegahan yang dilakukan dari segala arah, baik dari dalam maupun dari luar.

“Dari dalam bisa dengan mengintegrasikan konten-konten pencegahan kekerasan dalam kurikulum, pembenahan sistem tata kelola dan early warning system di sekolah,” sebutnya.

Dari luar misalnya, bisa melibatkan komunitas sekolah secara partisipatif. Dengan cara melakukan pencegahan dan pengawasan.

“Komunitas sekolah itu ada orang tua, masyarakat, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain semua pihak mesti terkait dan terlibat untuk masalah ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima laporan dari orang tua siswa di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang anaknya mendapat tindakan kekerasan di sekolahnya. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 10 siswa dimasukkan ke dalam ruang yang mirip sel tahanan, diborgol hingga mendapat tamparan dan tendangan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tegas mengecam hal tersebut. Sebab hal tersebut masuk ke dalam tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan.