Isu Anggaran Program Makan Siang Gratis Dialokasikan dari Dana BOS

0
107

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), program makan siang gratis tidak boleh membebani anggaran pendidikan, yang saat ini sudah sangat terbebani.

Dibandingkan dengan program makan siang gratis andalan yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran, dia berpendapat bahwa sektor pendidikan masih membutuhkan banyak dana untuk menyelesaikan banyak masalah.

“Jika dipaksakan harus ada (program) makan siang, maka anggaran makan siang harus di luar anggaran pendidikan,” ungkap Ubaid melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Maret 2024.

Meskipun pendidikan menerima jatah 20% dari APBN, Ubaid menyatakan bahwa anggaran pendidikan saat ini sangat terbatas.

Biaya gaji guru dan biaya operasional karyawan di sektor pendidikan sudah sangat tinggi di seluruh Indonesia, menurut Ubaid. Hal ini membuatnya tidak mungkin untuk menghasilkan peningkatan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, Ubaid menyatakan bahwa masalah yang lebih penting daripada makan siang gratis di sekolah harus diprioritaskan dalam anggaran pendidikan.

“Harus mendahulukan problem prioritas, daripada pelunasan janji kampanye demi populisme,” imbuhnya.

Dia juga memberikan gambaran tentang masalah pendidikan saat ini di Indonesia. Menurutnya, lama sekolah nasional rata-rata hanya 8,7 tahun atau kurang dari SMP, menurut data BPS 2023.

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang buruk, menjadikannya salah satu negara dengan skor terendah. Indonesia berada di bawah standar minimum rata-rata global, kata Ubaid, berdasarkan skor PISA 2022.

Menurut Ubaid, data tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia sangat tertinggal dari negara lain, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Dan dia menambahkan bahwa hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan program makan

Comments are closed.