Satu Tahun Prabowo, Reformasi Pendidikan Terus Berproses

Banyak program di sektor pendidikan dijalankan selama setahun pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, evaluasi belajar melalui tes kemampuan akademik, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar program berjalan optimal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, sederet capaian yang dinilai baik oleh sejumlah pihak setahun ini masih awal. Dia meminta semua pihak terus mengawal kinerja pemerintah.

”Capaian ini adalah awal untuk melangkah lebih baik pada sisa masa bakti sampai tahun 2029. Tentu banyak yang sudah kami capai, tetapi kami sadar banyak hal yang belum,” kata Mu’ti, dalam taklimat media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).

Pihaknya tak mengganti kurikulum nasional, tetapi menguatkannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan ini mengedepankan prinsip joyfull, mindfull, dan meaningfull atau menyenangkan, mendalam, dan penuh makna untuk menciptakan pengalaman belajar berpusat pada murid. Ada 54 judul buku teks utama dibuat dan 187.642 guru telah dilatih.

Proses pembelajaran itu lalu dievaluasi melalui tes kemampuan akademik (TKA) yang menggantikan asesmen nasional (AN). Adapun TKA dibuat untuk pemetaan, penyetaraan, dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Salah satu alasannya adalah dalam pelaksanaan AN, banyak guru ”murah nilai” kepada murid demi akreditasi sekolah.

Bapak sendiri yang menyampaikan bahwa kesenjangan itu masih ada.

Saat ini TKA tidak wajib diikuti semua siswa, tetapi hasilnya menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi (SNBP). Total ada sekitar 3,5 juta siswa SMA yang akan menjalani TKA pada 1-9 November 2025. TKA di jenjang SD-SMP dimulai pada Maret-April 2026.

Tak hanya urusan akademik, pendidikan karakter juga diperkuat dengan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dilaksanakan oleh 8,15 juta murid di 48.589 satuan pendidikan. Tujuh pembiasaan itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

”Mudah-mudahan semuanya jujur, tidak ada yang nyontek, dan semuanya gembira sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan semangat belajar siswa dan mutu pendidikan kita,” ucap Mu’ti.

Masalah kesejahteraan guru perlahan diatasi. Lebih dari 1,4 juta guru aparatur sipil negara mendapat peningkatan tunjangan profesi guru (TPG) dengan nilai total Rp 34,70 triliun sepanjang 2025. TPG juga diberikan kepada 395.967 guru non-ASN senilai Rp 6,56 triliun.

Kompetensi guru pun ditingkatkan. Sebanyak 12.500 dari total 451.191 guru yang belum berstatus sarjana strata satu atau diploma empat dikuliahkan demi meningkatkan kualitas pengajar.

”Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi,” kata Mu’ti.

Dari sisi perbaikan sarana dan prasarana, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi di 16.140 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk satuan pendidikan khusus, seperti SLB, dengan total anggaran Rp 16,97 triliun.

Revitalisasi dilakukan dengan swakeloka oleh sekolah sehingga berdampak pada ekonomi nasional sebesar Rp 27 triliun yang melibatkan lebih dari 350.000 pekerja dan 72.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ruang kelas pun digitalisasi dengan program pengadaan perangkat digital di 288.865 satuan pendidikan yang tersebar merata dari PAUD hingga SMA/SMK. Hingga 22 Oktober 2025, ada 64.072 perangkat yang dikirim ke sekolah-sekolah dan ditargetkan Desember 2025 semua perangkat terkirim.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikdasmen mengakselerasi pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu dikawal agar segera dituntaskan.

”Kami sangat berharap ke depan Bapak juga memprioritaskan pemerataan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T. Bapak sendiri yang menyampaikan bahwa kesenjangan itu masih ada,” kata Hetifah.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai pemerintah belum melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sebab, anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 belum mengakomodasi putusan MK itu.

Ubaid mengingatkan, biaya pendidikan yang makin tinggi mengakibatkan masih ada 4,1 juta anak tak sekolah, mayoritas disebabkan faktor ekonomi. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 34 Undang Undang Sisdiknas dan pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara menanggung pembiayaan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara.

”Sikap abai ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih sibuk membangun pencitraan ketimbang menjalankan mandat konstitusi untuk menjamin hak dasar pendidikan,” kata Ubaid.

Selain itu JPPI menyoroti 44,2 persen dari Rp 757,8 triliun atau 20 persen mandatori anggaran pendidikan sebesar disedot untuk program Makan Bergizi Gratis. Ada juga anggaran kementerian dan lembaga lain yang tak menjalankan fungsi pendidikan. ”Ini jelas kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada anak dan melemahkan sektor pendidikan,” ucapnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai kebijakan pemerintah di sektor pendidikan pada skor 7,5. Hal ini disebabkan antara lain, pemerintah belum memasukkan penetapan upah minimum guru dalam kebijakannya. Standar upah minimum guru diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

”Padahal, ini menjadi pintu masuk cara pemerintah dengan cepat dan beradab meningkatkan kesejahteraan guru honorer, khususnya atau guru non-ASN,” kata Satriwan.

kompas.id