Integritas Pendidikan Masih Jadi Tantangan, JPPI Minta Presiden Turun Tangan

JAKARTA – Integritas sektor pendidikan masih jadi tantangan usai adanya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta Presiden RI, Prabowo Subianto untuk turun tangan mengatasi hal tersebut.

“Presiden harus turun tangan. Jangan hanya soal MBG saja Presiden teriak lantang.  Problem integritas ini sangat serius karena menyangkut Indonesia Emas 2045. Cita-cita itu pasti akan kandas, jika tidak didukung oleh SDM yang berintegritas,” ujar Ubaid, kepada Koran Jakarta, Minggu (27/4).

Dia menjelaskan, hasil SPI Pendidikan 2024 bukanlah sekadar angka statistik belaka, melainkan cerminan dari sebuah sistem pendidikan yang sedang tidak baik-baik saja, alias bermasalah. Temuan KPK ini menunjukkan, bahwa praktik koruptif sangat subur di sekolah dan kampus, mulai dari kebohongan dan ketidakdisiplinan akademik, gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa, penyelewengan dana BOS, nepotisme, serta pungli di luar biaya resmi.

“Jadi, salah satu penyakit akut yang menggerogoti kualitas pendidikan kita ternyata bersumber dari praktik-praktik koruptif di sekolah dan kampus,” jelasnya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, skor SPI Pendidikan 2024 yaitu 69,5 atau korektif. Salah satu temuan KPK yaitu adanya praktik mencontek di 78 persen sekolah serta 98 persen kampus.

Ubaid mengatakan, hasil SPI 2024 lebih rendah dari SPI sebelumnya. sekor tahun ini adalah skor paling jeblok jika dibanding tahun-tahun sebelumnya:  73,7 di 2023, dan 70,4 di 2022.

“Penurunan ini tidak hanya mencerminkan merosotnya kualitas pendidikan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem pendidikan bisa saja menjadi inkubator korupsi di masa depan,” katanya.

Dia mengungkapkan, perkara integritas juga ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasrakan catatan ICW, orupsi di sektor pendidikan ini tak pernah keluar dari posisi lima besar kasus korupsi yang sering terjadi di Indoensia.

“Ini juga tercermin dari hasil SPI KPK 2022-2024, ternyata penyelewengan dana pendidikan ini tidak hanya melibatkan aktor tunggal, tapi melibatkan banyak pihak terkait di institusi pendidikan,” tuturnya.

Ubaid menyebut, anggaran pendidikan mestinya ditambah untuk penguatan pendidikan karakter. Kondisi hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya menikmati 57,6 triliun (7,9 persen) dari 724 triliun anggaran pendidikan 2025.

“Bahkan, dengan alasan efisiensi, dana minim itu kembali disunat menjadi 33,5 triliun,” ucapnya.

https://koran-jakarta.com/2025-04-27/integritas-pendidikan-masih-jadi-tantangan-jppi-minta-presiden-turun-tangan#google_vignette