122 Prodi Ditutup, Nasib Dosen dan Mahasiswa Jadi Tanda Tanya

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mempertanyakan nasib dosen 122 program studi (prodi) yang ditutup sepanjang tahun 2026.

“Ke mana dosen-dosen prodi yang ditutup itu pergi? Mereka didepak ke prodi lain yang bukan keahliannya, menjadikan mereka ‘dosen kompromi’ yang kualitas mengajarnya pasti turun. Atau lebih buruk di-PHK massal tanpa pesangon layak karena kampus swasta kolaps,” kata Ubaid kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Selain itu, Ubaid juga menyoroti nasib sisa mahasiswa yang prodinya ditutup. Menurut dia, penutupan prodi tersebut memaksa mahasiswa mengubah masa depan yang telah mereka rencanakan sejak awal masuk kuliah.

“Sementara mahasiswa yang tersisa dipaksa “bermigrasi” seperti pengungsi perang akademis, merusak rencana studi dan masa depan yang sudah mereka bayar mahal,” ujar Ubaid. Isu Gerai Ritel Modern Versus Koperasi Merah Putih yang Terus Disorot Artikel Kompas.id Ubaid juga mengkritik pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang menyebut penutupan prodi tersebut atas permintaan perguruan tinggi.

Ia menilai, pernyataan tersebut bentuk cuci tangan birokratis yang manipulatif. “Mengatakan kampus menutup prodinya secara sukarela sama saja dengan mengatakan pedagang kaki lima menutup lapaknya secara sukarela saat digusur satpol PP,” kata Ubaid.

Ia menilai penutupan prodi tersebut terjadi akibat sistem tata kelola pendidikan tinggi yang diciptakan negara saat ini. “Kampus-kampus itu tidak meminta tutup karena mereka bosan, mereka menutup prodi karena sistem tata kelola pendidikan tinggi yang diciptakan negara telah mencekik leher mereka sampai mati,” ucap Ubaid.

JPPI pun mencurigai penutupan massal prodi tersebut akan memicu efek domino. Kampus-kampus kecil di daerah berpotensi tutup, sementara mahasiswa hanya akan ada di segelintir kampus raksasa (PTN-BH) yang berorientasi bisnis.

Negara membiarkan hukum rimba berlaku: yang kuat kapitalnya bertahan, yang miskin mati,” kata dia. Ia menambahkan, hal tersebut dinilai akan berdampak pada akses pendidikan tinggi yang semakin eksklusif, mahal, dan hanya bisa dinikmati oleh kelas menengah ke atas di kota-kota besar.

“Anak-anak daerah kehilangan kesempatan kuliah di dekat rumah mereka,” kata Ubaid.

Sebelumnya Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan soal isu penutupan sejumlah prodi dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Brian membenarkan sepanjang tahun 2026 sudah ada 122 prodi yang ditutup. Namun, penutupan itu berdasarkan usulan dari masing-masing perguruan tinggi.

“Sepanjang tahun 2026 itu memang telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan itu adalah berdasarkan usulan dari badan penyelenggara baik PTN maupun PTS,” ungkap Brian, Selasa.

Sumber: KOMPAS