RAPBN 2026: Tanggapan Kritis atas Alokasi Anggaran hingga Proyek MBG

Adhitya Wardhono mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 402,4 triliun. “Namun, proyek-proyek EBT (Energi Baru Terbarukan), seperti pembangkit listrik tenaga surya, hidro, dan panas bumi membutuhkan modal besar, teknologi canggih, serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa skema pembiayaan kreatif dan keterlibatan sektor swasta, transisi itu akan menjadi beban fiskal yang signifikan,” kata Ekonomi Universitas Jember ini.

Dia menilai bahwa target pembangkitan listrik 100 persen dari EBT dalam 10 tahun adalah visi progresif yang sejalan dengan komitmen pengurangan emisi karbon tetapi pencapaiannya memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, ketersediaan teknologi penyimpanan energi yang efisien, dan kebijakan insentif yang menarik bagi investor. “Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi membutuhkan kombinasi regulasi yang konsisten, dukungan pembiayaan, dan keterlibatan aktif sektor swasta,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MB) juga tidak lepas dari respons Adhitya. Ia menilai program MBG untuk stunting merupakan langkah penting, tetapi masih ada tantangan utama terutama implementasi di lapangan. “Alokasi MBG sebesar Rp 335 triliun untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia merupakan langkah penting, namun tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi di lapangan,” ucap Adhitya yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, kualitas makanan yang diberikan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta ekonomi lokal yang benar-benar terdampak positif.

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

JPPI menyatakan keprihatinan mendalam atas pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan yang disampaikan Prabowo. Menurut JPPI, alokasi anggaran pendidikan telah menabrak Konstitusi dengan mengalihkan hampir separuh anggarannya (44,2%) untuk program MBG sementara kewajiban konstitusional untuk pendidikan tanpa dipungut biaya malah diabaikan.

JPPI menyatakan, pemerintah telah mengabaikan secara terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi sekolah tanpa dipungut biaya. Perintah ini telah ditegaskan sebanyak dua kali, pada putusan perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 (27/5/2025) dan kembali ditegaskan pada putusan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 (15/8/2025).

“Tidak ada perintah makan gratis dalam konstitusi kita. Tapi mengapa MBG ini sangat diprioritaskan, bahkan besaran dananya naik berlipat-lipat?” tanya Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam rilisnya, 17 Agustus 2025. “Padahal, Pasal 31 UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Konstitusi kita menekankan pembiayaan untuk pendidikan, bukan untuk makan gratis.”

Devie Rahmawati, Dosen Vokasi Universitas Indonesia

Dosen Vokasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati menilai program Sekolah Rakyat berpeluang besar menjawab persoalan anak putus sekolah yang jumlahnya masih jutaan, terutama dari keluarga miskin dan di wilayah tertinggal.

“Dengan target 100 lokasi Sekolah Rakyat di tahap awal dan fokus pada anak miskin-rentan, maka program ini mengisi celah akses sekaligus memberi jalan keluar dari lingkar kemiskinan,” katanya seperti dikutip dari Antara, 16 Agustus 2025.

Namun, ia menegaskan, tantangan utama program ini meliputi ketepatan sasaran,
memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Pokok Pendidikan yang kini menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kualitas pembelajaran yang inklusif dengan sistem asrama, dan pembiayaan jangka panjang yang perlu dipastikan oleh pemerintah. “Pemerintah juga perlu memastikan guru mendapat pelatihan berkala, dan menghubungkan lulusan Sekolah Rakyat dengan pelatihan vokasi agar mereka siap kerja,” katanya.