Pendidikan Jawa Barat Dinilai Amburadul, 616 Ribu Anak Tak Sekolah dan Kasus Kekerasan Meningkat Tajam Sumber Artikel berjudul ” Pendidikan Jawa Barat Dinilai Amburadul, 616 Ribu Anak Tak Sekolah dan Kasus Kekerasan Meningkat Tajam “, selengkapnya dengan link: https://depokraya.pikiran-rakyat.com/pemerintahan-kemasyarakatan/pr-3299534281/pendidikan-jawa-barat-dinilai-amburadul-616-ribu-anak-tak-sekolah-dan-kasus-kekerasan-meningkat-tajam#google_vignette

Dunia pendidikan di Jawa Barat tengah menjadi sorotan tajam setelah laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap sederet anomali serius yang membuat kondisi kian memprihatinkan.

Pemantauan intensif sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025 menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berjalan sendiri tanpa mendengar suara publik, sehingga berdampak buruk terhadap peserta didik dan mencetak rekor memalukan di tingkat nasional.

Rekor Tertinggi Anak Tidak Sekolah di Indonesia JPPI mencatat Jawa Barat kini menyandang status sebagai provinsi dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) terbanyak di Indonesia, mencapai 616.080 anak.

Angka tersebut jauh melampaui provinsi lain dan dianggap sebagai bukti kegagalan mendasar Pemprov dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, data ini mencerminkan buruknya layanan pendidikan dasar di Jabar serta lemahnya intervensi pemerintah daerah.

Polisi Tegaskan Tak Ada Unsur Pidana

Kekerasan di Sekolah Jadi Momok

Selain masalah ATS, sekolah di Jawa Barat juga disebut menjadi episentrum kekerasan. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan seksual, perundungan, hingga kekerasan fisik. Kondisi ini membuat sekolah yang seharusnya aman justru berubah menjadi ruang penuh ancaman.

Lebih ironis lagi, kasus tawuran pelajar di berbagai wilayah semakin merajalela. JPPI menilai fenomena ini bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan kegagalan program pendidikan karakter dan kurangnya dukungan sosial dari pemerintah daerah.

Intoleransi dan Diskriminasi Agama di Sekolah

JPPI juga menemukan adanya praktik intoleransi di sekolah, seperti keterbatasan guru agama untuk siswa minoritas, persekusi terhadap pelajar berbeda keyakinan, hingga ujaran kebencian yang merusak semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi ini semakin mempertegas lemahnya kontrol pemerintah terhadap nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan.

Skandal Penahanan Ijazah

Masalah lain yang turut disorot adalah penahanan ijazah siswa oleh sejumlah sekolah swasta karena tunggakan biaya. Ratusan laporan masih menggantung lantaran Pemprov Jawa Barat disebut ingkar janji membayar uang tebusan yang dijanjikan. Akibatnya, banyak anak terancam kehilangan masa depan mereka.

Desakan untuk Pemprov Jabar

JPPI menegaskan bahwa sudah saatnya Pemprov Jawa Barat membuka mata terhadap kenyataan di lapangan. Pemerintah daerah diminta menghentikan sikap antikritik, mengakhiri pola kebijakan jalan sendiri, serta lebih fokus pada pemulihan kualitas pendidikan.