SPMB Mestinya Pakai Undangan, Agar Tidak Ada Siswa Tak Dapat Bangku Sekolah

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengusulkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggunakan undangan. Hal ini agar semua siswa mendapatkan bangku sekolah.

Ia ingin setiap anak Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk sekolah. Ubaid menggambarkan sistem undangan ini serupa pemilu.

“Jadi pemilih di pemilu itu kan ada data pemilih. Nah jadi semua orang semua warga itu disuratin sama pemerintah, anda punya hak pilih, anda punya hak masuk sekolah ini,” kata Ubaid dalam Program Gak Pake Ordal di Youtube Medcom ID, dikutip Selasa 29 Juli 2025.

Dengan begitu, masuk sekolah bukan lagi kompetisi karena setiap anak dapat undangan untuk bersekolah. “Enggak perlu itu rebutan, karena sekolah itu hak semua anak,” jelas dia.

Ubaid menilai pemerintah bisa menjalankan hal tersebut dengan melakukan pendataan. “Anak SD yang lulus mau masuk SMP ini berapa, harus ada datanya, yang ke SMA juga sama. Dipastikan jumlahnya dan pastikan kapasitas sekolahnya, supaya benar-benar no one left behind,” ujar Ubaid.

Dia mengatakan negara memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia. Terlebih, anggaran pendidikan saat ini mencapai Rp724 triliun.

Namun, hal ini terkendala karena alokasi yang tidak tepat sasaran. Misalnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya mendapatkan 3 persen dari total anggaran pendidikan.

“Kalau hanya 3 persen untuk Kemendikdasmen sampai kiamat pendidikan dasar akan tetap mahal,” tegas Ubaid.

JPPI telah berhitung dan yakin anggaran saat ini bisa untuk memberikan pendidikan gratis ke anak-anak Indonesia. Dia mencontohkan perhitungannya menggunakan skema pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia menjelaskan setiap anak per tahun harusnya berhak mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp10 juta. “Dana BOS yang awalnya Rp1 juta kita lipat gandakan menjadi Rp10 juta per anak per tahun, Maka saya total antara SD dengan SMP kita butuh tambahan dana sekitar Rp74 triliun,” ungkap dia.

Ubaid mengatakan dengan Rp74 triliun itu seluruh anak Indonesia sudah bisa sekolah tanpa dipungut biaya, baik sekolah di negeri atau swasta. “Jadi, kalau dari Rp724 triliun itu kita punya alokasi Rp74 triliun untuk pendidikan dasar, itu sudah bisa tanpa dipungut biaya mau di negeri dan di swasta,” tutur dia.

medcom.id