Saat 3,9 Juta Anak Putus Sekolah, SD di Ende Dihancurkan demi Koperasi Merah Putih

Penghancuran bangunan SDN Wolomoni di Ende untuk kepentingan pendirian kantor Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Sebagian bangunan Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dihancurkan demi proyek Koperasi Desa Merah Putih pada awal Juni 2026. Situasi ini terjadi ketika 3,9 juta anak putus sekolah karena tidak mendapatkan akses pendidikan.

Berdasarkan data dalam publikasi Kompas pada Senin (8/6/2026), ada gambar yang menunjukkan seorang berpakaian loreng berdiri memotong tiang penyangga ruang kelas. Sebuah ekskavator dipaksakan melewati sisi ruang kelas itu.

Ada juga gambar yang menunjukkan pagar sekolah hancur disapu ekskavator. Di salah satu sudut sekolah, bagian fondasi digali, lalu dihancurkan agar ekskavator bisa lewat. Di belakang bangunan sekolah itu akan didirikan bangunan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penghancuran bangunan Sekolah Dasar Negeri Wolomoni untuk kepentingan pendirian kantor KDMP menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai tidak lagi mempriotaskan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia bangsa ini.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji saat dihubungi dari Bandung, Selasa (9/6/2026), mengatakan, penghancuran bangunan Sekolah Dasar Negeri Wolomoni untuk kepentingan pendirian kantor KDMP di Ende merupakan kebijakan negara yang sangat fatal. Aksi ini dinilainya sebagai wujud negara mengamputasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut Ubaid, penghancuran bangunan sekolah dasar di Ende merupakan langkah yang ironis. Sebab, aksi ini terjadi di tengah 3,9 juta anak di Indonesia putus sekolah berdasarkan data terakhir yang dipaparkan pemerintah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2025 mencatat ada 3,9 juta anak di Indonesia yang tak bersekolah. Data ini terdiri dari 2.077.596 anak belum pernah bersekolah, 1.027.014 anak sudah lulus, tetapi tidak melanjutkan sekolah, dan 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah.

”Dengan aksi ini, aparatur negara diduga melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara tidak menjalankan perannya memberikan akses pendidikan, tetapi malah menghancurkan sarana sekolah,” kata Ubaid.

Ia berpendapat, kasus ini menambah deretan masalah ketidakberpihakan pemerintah untuk sektor pendidikan. Hal ini antara lain terlihat dari pemangkasan anggaran hingga ratusan triliun rupiah sejak tahun lalu demi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

”Dari temuan kami, pemangkasan anggaran pendidikan tahun lalu untuk MBG mencapai Rp 50 triliun, sementara anggaran pendidikan yang terpangkas tahun ini mencapai Rp 225 triliun,” tambahnya.

Peneliti kebijakan publik dari lembaga Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman menilai, penghancuran bangunan Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Ende sangat ironis dan tidak memahami sejarah. Ende merupakan tempat lahirnya Pancasila sebagai simbol negara.

”Masak tidak ada lagi tempat yang bisa dibangun untuk Koperasi Desa Merah Putih, tapi (justru) mengorbankan sekolah. Peristiwa ini terjadi karena kelalaian aparatur negara,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, pelaksanaan program KDMP merupakan bagian dari program pemerintah. Namun, jangan sampai satu program pemerintah justru ”memotong” atau mengorbankan program pemerintah lainnya, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan.

Ia meminta pengelola KDMP di wilayah tersebut segera memberikan penjelasan. ”Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga bangunan sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi muda bangsa harus dirobohkan? Apakah Koperasi Desa Merah Putih lebih penting daripada sekolah sehingga bangunan sekolah yang sudah berdiri harus dihancurkan?” ujar Andreas melalui pesan singkat yang diterima Kompas, Senin (8/6/2026).

KOMPAS