Sekolah swasta gratis di Jakarta bertambah 63 unit sehingga totalnya jadi 103 sekolah pada 2026. Sejumlah hal mengemuka, terutama agar penerapannya tepat sasaran.

Penambahan jumlah sekolah swasta gratis itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Sebanyak 103 sekolah swasta itu masuk ke dalam program dengan alokasi anggaran Rp 253,62 miliar.

Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam siaran persnya pada Minggu (26/4/2026) menyampaikan, 40 sekolah swasta melanjutkan program dan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara 63 sekolah swasta yang baru bakal menerima pendanaan untuk 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.

”Kami memastikan anak-anak di Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” kata Pramono.

Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat, dan sekolah luar biasa (SLB) di lima wilayah kota administratif. Kebijakan tersebut disepakati Komisi E DPRD Jakarta dan Dinas Pendidikan Jakarta pada 23 Agustus 2024.

Menurut rencana, kerja sama berlangsung secara bertahap hingga 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi lebih dari 238.000 siswa tidak mampu, banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri, dampak sistem zonasi, dan batasan usia.

Total anggaran ditaksir Rp 2,3 triliun. Alokasinya mencapai Rp 1,6 triliun untuk sekolah swasta gratis dan Rp 700 miliar khusus bantuan perlengkapan sekolah.

Komisi E DPRD Jakarta menerima aduan dari orangtua siswa soal masih ada pungutan kekurangan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Legislatif meminta tindak lanjut segera dan sanksi administratif jika terbukti adanya pungutan tersebut.

Pemprov Jakarta dan sekolah swasta sudah menandatangani nota kesepahaman. Artinya, semua pihak harus berkomitmen terhadap layanan pendidikan yang lebih optimal.

”Masih ada tagihan-tagihan di belakang yang dikeluhkan beberapa orangtua siswa. Salah satunya tagihan kekurangan SPP,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Justin Adrian, Minggu siang.

Komisi E, sebagai mitra Disdik Jakarta, sudah meminta penjelasan dan perbaikan saat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jakarta Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (22/4/2026).

”Kami minta Disdik meluruskan. Ini benar total gratis atau setengah gratis karena ada keluhan. Disdik harus sampaikan gratis dan akan tindak sekolah yang masih kenakan tagihan di belakang,” tutur Justin.

Anggaran untuk program sekolah swasta gratis seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Salah satunya pembiayaan pelatihan guru dan perpustakaan.

Kepala Disdik Jakarta Nahdiana dalam rapat evaluasi itu menekankan, sekolah swasta gratis tidak boleh lagi memungut biaya atau barang dari siswa. Sebab, program tersebut untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Disdik Jakarta per Maret 2026 mencatat terdapat 8.895 satuan pendidikan yang terdiri dari 6.969 sekolah swasta dan 2.016 sekolah negeri.

Sekolah-sekolah itu terbagi jadi 4.161 Pendidikan Anak Usia Dini, 1.079 SMP, 559 SMK, 516 SMA, 328 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan 87 SLB.

Sementara itu jumlah murid mencapai 1,64 juta. Sekolah negeri menampung 904.886 murid dan 739.827 masuk sekolah swasta.

Lebih lanjut dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Disdik Jakarta disebutkan masih terdapat anak tidak sekolah pada usia 7-18 tahun karena masalah ekonomi, eksploitasi anak, anak dipaksa bekerja, dan ketiadaan pengasuhan orangtua, anak bermasalah dengan hukum serta pernikahan dini.

Berdasarkan data dari Dasbor Verval Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ATS di Jakarta mencapai 46.383 penduduk. Paling banyak di Jakarta Timur dengan 12.550 orang, disusul Jakarta Barat (11.905), Jakarta Utara (9.781), Jakarta Selatan (7.156), Jakarta Pusat (4.856), dan Kepulauan Seribu (135). Untuk mengatasi ATS, perlu dibuat layanan pendidikan alternatif bagi mereka.

Data terkini dari Dasbor Grafik dan Sebaran ATS Kemendikdasmen per 1 April 2026 menunjukkan, total ATS di Jakarta 98.436 orang. Ini terdiri dari 47.778 orang belum pernah bersekolah (BPB), drop out (DO) 30.597 orang, dan 20.061 orang lulus tidak melanjutkan (LTM).

Usia 16-18 tahun sebanyak 47,60 persen. Adapun usia 19-25 tahun mencapai 52,39 persen

Angka ATS didominasi laki-laki dengan 56.045 orang. Sama halnya pula dengan BPB 26.443 laki-laki, DO 18.133 laki-laki, dan LTM laki-laki 11.469 orang.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta sekolah swasta gratis terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru agar lebih banyak orang tahu program tersebut.

Sekolah swasta gratis juga hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan daya tampung. Banyak anak tidak mampu penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dan Program Indonesia Pintar tak kebagian kursi atau sekolahnya jauh dari domisili.

Hal tersebut penting agar sekolah swasta gratis mampu mengurangi angka ATS di Jakarta secara signifikan.

”Kuota yang disediakan masih kurang. Masih banyak anak tidak mampu enggak bisa tertampung. Sekolah yang disediakan juga sangat jauh dari domisili,” tutur Ubaid.