5 Provinsi dengan Korban Keracunan MBG Tertinggi RI menurut JPPI

Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis/MBG Menurut 5 Provinsi Teratas (29 September-3 Oktober 2025)

Temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 1.833 anak dalam sepekan penutupan sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 29 September-3 Oktober 2025.

Angka itu lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak/minggu. Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.

JPPI kemudian memetakan lima provinsi dengan korban terbanyak pekan lalu. Jawa Timur menempati urutan pertama dengan total 620 anak, disusul Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

Kasus keracunan juga menyebar ke dua provinsi baru, di antaranya Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).

JPPI menemukan sejumlah guru yang turut menjadi korban keracunan setelah bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG. Kasus ini terjadi di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.

Sebelumnya, JPPI mengkritik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) setelah menonaktifkan sejumlah SPPG pada Senin, 29 September 2025.

Menurut JPPI, SPPG yang ditutup hanyalah sebagian kecil, yang diduga terlibat langsung dalam kasus keracunan MBG. Sementara ribuan dapur lain yang tetap beroperasi.

Padahal, JPPI sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara, bukan hanya yang bermasalah secara terbuka. Sebab akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.

“Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati. JPPI menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya kepada Databoks, Minggu (5/10/2025).

katadata