JPPI Sayangkan Presiden yang Belum Sikapi Putusan MK Soal Sekolah Gratis

JPPI- KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, yang mengatakan putusan MK terkait negara wajib menjamin sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta itu merupakan amanat konstitusional dan bukan sesuatu yang jelimet.

Menurutnya hal yang diucapkan oleh Hakim MK tersebut sangat tepat dan pemerintah sangat mudah untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut.

“Benar itu sangat mudah dilaksanakan karena semua sumber daya kita sudah punya dan lebih dari cukup. Hanya butuh satu, yaitu kemauan dari Presiden yang sayangnya, sampai hari ini belum ada sikap Presiden yang jelas merespons atas putusan MK dan kewajiban konstitusional ini,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (2/7).

Menurutnya hal yang diucapkan oleh Hakim MK tersebut sangat tepat dan pemerintah sangat mudah untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut.

“Benar itu sangat mudah dilaksanakan karena semua sumber daya kita sudah punya dan lebih dari cukup. Hanya butuh satu, yaitu kemauan dari Presiden yang sayangnya, sampai hari ini belum ada sikap Presiden yang jelas merespons atas putusan MK dan kewajiban konstitusional ini,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (2/7).

Lebih lanjut, dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang sampai saat ini belum menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut.

“Kami sangat menyayangkan dan ini melukai anak-anak Indonesia yang hingga kini jumlahnya masih jutaan yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya,” kata Ubaid.

Meskipun demikian, menurutnya saat ini sudah ada beberapa daerah yang mencoba untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut.

“Di daerah-daerah, pemerintah daerah mulai melaksanakan secara sporadis dan belum menampung penuh semua calon murid. Akibatnya SPMB tahun ini kembali karut marut karena layanan pendidikan yang masih diskriminatif ini,” pungkasnya.