
JPPI: Revitalisasi Sekolah Harus Berbasis Data, Ribuan Desa Masih Belum Memiliki SD
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah mengevaluasi program revitalisasi sekolah agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Evaluasi diperlukan karena persoalan infrastruktur pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan dasar.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan program revitalisasi sekolah harus didasarkan pada pemetaan dan data yang akurat. Tanpa data yang jelas, pemerintah berpotensi salah menentukan sasaran sehingga sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan justru tidak tersentuh program.
“Program revitalisasi ini harus dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan data-data yang jelas. Kalau tidak berdasarkan data yang jelas, akan terjadi banyak kesalahan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (16/11).
Menurut Ubaid, persoalan sekolah rusak tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab, sekolah dengan kondisi bangunan memprihatinkan juga masih banyak ditemukan di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kebutuhan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh, mulai dari perkotaan, pedesaan, wilayah pedalaman, pesisir, hingga kawasan sekitar hutan. Sebab, tidak semua daerah yang sulit mengakses pendidikan masuk dalam kategori wilayah 3T.
“Jangan hanya melihat sekolah yang ada, tetapi harus melihat realitas anak-anak Indonesia itu ada di mana. Persoalan sarana sekolah atau gedung sekolah ini tidak hanya rusak, tetapi juga ada yang tidak memiliki gedung sekolah,” ujarnya.
Karena itu, Ubaid menekankan revitalisasi harus mencakup dua kebutuhan sekaligus, yakni memperbaiki bangunan sekolah yang rusak dan membangun sekolah baru di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan.
Ia menyebut hingga kini masih terdapat ribuan desa yang belum memiliki sekolah dasar (SD). Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus masuk dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
“Yang rusak diperbaiki, yang tidak ada sekolahnya harus dibangun sekolah. Sampai hari ini masih ribuan desa yang SD saja tidak ada. Jangankan SMP dan SMA, SD saja tidak ada,” tegasnya.
Target Revitalisasi Dinilai Belum Sebanding
Ubaid juga mempertanyakan target dan jangka waktu penyelesaian persoalan sekolah rusak. Menurutnya, program revitalisasi sekolah telah menjadi agenda pemerintah dari periode ke periode, tetapi laju kerusakan bangunan sekolah dinilai lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah melakukan renovasi.
Akibatnya, jumlah sekolah rusak tidak kunjung menyusut dan justru berpotensi terus bertambah setiap tahun.
Ia mencontohkan target revitalisasi 100 ribu sekolah hingga 2029 yang dinilainya belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan. Ubaid mengklaim jumlah sekolah dasar yang mengalami kerusakan saja mencapai sekitar 700 ribu unit. Angka tersebut belum memperhitungkan kerusakan pada jenjang SMP, SMA, SMK, dan satuan pendidikan lainnya.
“Kalau pemerintah hanya menargetkan sampai 2029 itu 100 ribu sekolah, pasti akan bermasalah karena sekolah yang rusak, SD saja, sudah 700 ribu,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka jumlah sekolah yang akan direvitalisasi setiap tahun, termasuk target penyelesaian dan indikator keberhasilannya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengukur sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan infrastruktur pendidikan.
Ubaid juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk berbagai program di luar kebutuhan dasar pendidikan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah kedinasan, maupun kebutuhan kementerian lain.
Ia berpandangan, selama alokasi anggaran pendidikan tidak diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar, seperti perbaikan sarana dan prasarana sekolah, persoalan bangunan rusak akan sulit dituntaskan.
Minta Data Dibuka dan Masyarakat Dilibatkan
Selain persoalan target dan anggaran, JPPI meminta pemerintah melibatkan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Menurut Ubaid, partisipasi publik diperlukan untuk memastikan data kondisi sekolah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Ia mengungkapkan JPPI menerima sejumlah pengaduan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara data kondisi sekolah dalam dokumen pemerintah dengan keadaan sebenarnya. Dalam sejumlah kasus, sekolah yang dilaporkan mengalami kerusakan justru tercatat memiliki kondisi baik dalam data akreditasi.
Ubaid menduga ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena proses pendataan maupun pelaporan yang tidak menggambarkan kondisi riil sekolah.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka data nasional sekolah rusak agar dapat diverifikasi dan divalidasi oleh masyarakat. Pelibatan publik juga dapat dilakukan melalui mekanisme audit sosial untuk mengawasi pelaksanaan revitalisasi.
“Program revitalisasi sekolah ini harus partisipatif, harus transparan karena menggunakan anggaran APBN yang besar, dan juga harus akuntabel,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar jumlah bangunan yang berhasil direnovasi, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi sesuai standar. Bangunan sekolah yang dikerjakan secara asal-asalan berpotensi kembali rusak dalam waktu singkat dan membahayakan keselamatan peserta didik.
Lebih jauh, Ubaid menilai besarnya anggaran revitalisasi sekolah harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Seluruh proses pengelolaan anggaran, penggunaan dana, pelaporan, hingga hasil audit harus dapat diakses publik.
Menurutnya, persoalan transparansi dan akuntabilitas tidak dapat ditawar karena anggaran yang digunakan bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi fasilitas publik.
“Ini uang APBN, uang rakyat digunakan untuk fasilitas publik untuk sekolah, dan ini terkait langsung dengan keselamatan anak-anak. Jika bangunnya asal-asalan, banyak bangunan yang dikorupsi, nanti korbannya tentu anak-anak dan ini tidak kita harapkan,” pungkasnya. (H-2)












