Sekolah Rakyat, Solusi Problem Ketimpangan Akses Pendidikan?

Sekolah Rakyat adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Apakah Sekolah Rakyat akan menyelesaikan problem ketimpangan akses pendidikan? Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan di tengah ketimpangan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.

Dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia untuk memutus rantai kemiskinan absolut antargenerasi.

“Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orangtuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang,” kata Prabowo, 15 Agustus 2025.

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap, mulai dari asrama, laboratorium, hingga lapangan olahraga.

Pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui dua tahap, yakni sekolah rintisan menggunakan gedung pemerintah daerah (pemda) dan kampus yang direvitalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan Sekolah Rakyat harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima tepat sasaran. “Semua program harus berangkat dari data tunggal.

Bupati dan wali kota harus aktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” kata Agus Jabo ketika audiensi dengan beberapa kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025) lalu.

Hanya keluarga golongan miskin saja yakni desil 1 dalam DTSEN yang bisa masuk ke sekolah rakyat. Baca juga: Putus Rantai Kemiskinan, Wamensos Minta Kepala Daerah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Mengenal Sekolah Rakyat Mengutip dari laman resmi dari sekolahrakyat.kemensos.go.id,

Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu kategori Miskin Ekstrem dan Miskin berdasarkan DTSEN. Peserta didik Sekolah Rakyat dipilih secara selektif melalui proses seleksi yang adil dan transparan, serta telah mendapatkan izin resmi dari orang tua untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama penuh (boarding school).

Program ini dirancang sebagai afirmasi sosial tanpa seleksi akademik, agar setiap anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama menempuh pendidikan.

Kurikulum Sekolah Rakyat juga dirancang secara tailor-made (khusus dan kontekstual), menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial di lingkungan mereka. Kurikulum ini menggabungkan pendekatan nasional dan kekhasan lokal, mencakup tiga muatan utama: Kurikulum Persiapan, Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Asrama (boarding).

Ijazah Sekolah Rakyat setara dengan Sekolah Umum, karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional. Perbedaan hanya terdapat dalam proses implementasi program tersebut dilakukan menggunakan pendekatan dan sistem penanganan yang berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya.

Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan yang menggunakan gedung-gedung yang sudah ada dan direvitalisasi. “Sebentar lagi akan di-launching oleh Presiden. Ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta,” kata Agus Jabo dalam siaran pers, Kamis (16/10/2025).

Selain meresmikan Sekolah Rakyat rintisan, Prabowo juga akan meresmikan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat permanen. “Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta Presiden meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan Presiden,” ujar Agus Jabo.

Hingga September 2025, pemerintah telah membangun 165 Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dari 53 titik pada bulan Agustus. Setiap sekolah dirancang untuk menampung 1.000 siswa per jenjang, dilengkapi dengan ruang belajar, asrama, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Agus Jabo mengatakan, Prabowo sempat sidak di salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan dan menyebut hasilnya di luar ekspektasi karena bisa membangun di 165 titik.

“Presiden lihat kondisi sekolah, ketemu kepala sekolah dan siswa, beliau bahagia sekali. Presiden tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100, tapi 165,” ujarnya.

Multi Exit diterapkan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kesiapan fisik, psikologis, dan akademik siswa. Semua aktivitas pembelajaran dipantau melalui sistem LMS terpusat, sehingga kegiatan akademik dan administrasi pendidikan dapat dimonitor secara real-time dari pusat. Setelah lulus, siswa Sekolah Rakyat juga mendapat beasiswa kuliah dan jaminan pekerjaan yang akan diberikan Kementerian Sosial.

Beasiswa diberikan oleh berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG). Sebanyak 35 orang siswa Sekolah Rakyat akan kuliah di UAG dengan beasiswa pada tahun 2027. “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6 hingga 7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/10/2025).

Ke depan, Gus Ipul memastikan upaya hilirisasi akan terus dilaksanakan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya. Baca juga: Pimpinan Komisi X Usul Dapur MBG di Sekolah Dikhususkan untuk Daerah 3T Keberpihakan ke rakyat kecil Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyambut pencapaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang menunjukkan komitmen dalam pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar program pendidikan, melainkan strategi holistik dan langkah konkret dalam mewujudkan amanat UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum. “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah membuktikan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil. Melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya mendidik anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, tapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi generasi unggul yang mampu mengangkat ekonomi keluarga dan bangsa,” ujar Abidin kepada Kompas.com, Kamis (16/10/2025).

Abidin menuturkan, perlu sinergi Kementerian/Lembaga (Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemneterian PUPR) termasuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/Kota agar mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak Indonesia yang terbebas dari kemiskinan struktural “Kami Komisi VIII DPR RI mendorong agar program ini diperluas dengan target 100 sekolah baru setiap tahun,” tutur dia. Lihat Foto Guru Agama Sekolah Rakyat 21 Surabaya, Mufatiroh, Kamis (16/10/2025).

(KOMPAS.com/ANDHI DWI) Abidin memastikan, Komisi VIII DPR RI terus melakukan pengawasan ketat terhadap program ini serta memastikan anggaran dari APBN terserap dengan baik dan transparan. Baca juga: Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintahan Prabowo telah membuka harapan baru bagi ribuan keluarga miskin,” kata Abidin.

Komisi VIII mencatat terkait kondisi sebagian besar sekolah rakyat yang masih menempati fasilitas sementara perlu segera dibenahi karena dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin berharap pemerintah mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) agar tidak lagi menumpang di balai milik Kementerian Sosial.

Wamen Isyana Paparkan Strategi Prabowo-Gibran Bangun SDM Unggul di Forum Global “Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas,” ujar Derta dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

Derta menilai, pembangunan infrastruktur pendidikan yang permanen dan sesuai standar pendidikan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memotivasi peserta didik. “Estimasi pembangunan bangunan permanen tahun depan harus kita dukung dan awasi bersama. Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” kata Derta.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat belum optimal menyerap anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. “Berdasarkan perhitungan JPPI, Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 0,33 persen dari total anak yang putus sekolah akibat masalah ekonomi. Jadi SR ini belum mampu menjawab kebutuhan,” kata Ubaid kepada Kompas.com, Kamis (16/10/2025).

Menurut Ubaid, cara meningkatkan kualitas dan relevansi Sekolah Rakyat bukan dengan model kaku yang bersifat “satu ukuran untuk semua” (one size fits all). “Sebaliknya, sistem pendidikan harus dirancang agar disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan spesifik masing-masing komunitas dan peserta didik,” kata dia.

Ia berpendapat, Sekolah Rakyat semestinya tidak semua berbentuk asrama, tetapi bisa dilakukan beragam dan fleksibel. “Peningkatan mutu Sekolah Rakyat dapat dicapai melalui desain pendidikan yang berbasis komunitas dan sangat fleksibel. Hal ini berarti sekolah harus berakar kuat pada lingkungan sekitarnya, memanfaatkan sepenuhnya sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, alam, maupun ekonomi sehingga proses belajar mengajar menjadi praktis dan relevan,” jelasnya.

Menurut Ubaid, Sekolah Rakyat juga harus didirikan di titik-titik yang tidak terjangkau oleh sekolah pada umumnya. “Jangan malah didirikan di kota-kota yang sudah banyak sekolah. Buat apa? SR ini juga harus inklusif, jangan menjadi lembaga khusus yang mengeksklusi dan stigmatisasi anak-anak miskin,” tutur dia.

Komisi VIII DPR dalam Evaluasi Sekolah Rakyat Dari catatan Parlemen, anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyoroti ketersediaan guru yang belum merata di Sekolah Rakyat. Ia menuturkan, Komisi VIII mengunjungi beberapa Sekolah Rakyat untuk memantau program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ini berjalan secara maksimal.

“Pengawasan yang dilakukan sampai saat ini dengan mengunjungi beberapa SR di mana ada catatan sebagai bahan evaluasi ke depan. Salah satunya mengenai ketersediaan guru, wali asuh, dan beberapa kendala terkait dana operasional,” kata Dini, dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Menurut dia, Sekolah Rakyat membutuhkan pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks. “Penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional,” ucap dia.

Pada praktiknya, kata Dini, status tenaga kerja pendidik merupakan tenaga ASN untuk Kepala Sekolah, sementara tenaga pendidik (guru) berstatus PPPK “jalur kemensos”, dengan koordinasi lintas kementerian dan Pemerintah Daerah. “Komisi VIII menyoroti agar status dan kontrak PPPK SR diperjelas, terutama terkait kejelasan insentif tersebut,” imbuh Dini.

Sumber: kompas.com