Sistem PPDD Dinilai Tak Serius, JPPI: Justru Terkesan Diskriminatif

Koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai PPDB tidak dianggap serius oleh pemerintah. Hal itu lantaran dirinya melihat adanya diskriminasi pada sistem PPDB.

Maka dari itu, ketika ada temuan sistem pada pendaftaran PPDB error, Ubaid justru menyoroti soal sistem PPDB yang dinilai bermasalah, bukan sistem pada aplikasi PPDB.

“Kalau hanya sistemnya yang error, maksudnya sistem online error, tapi kalau sistem PPDB nya itu berkeadilan maka paling ya eror besok juga paling udah ok lagi, jadi orang gak akan mempermasalahkan eror ketika sistem PPDB nya ga eror gitu ya,” kata dia lewat sambungan telepon, Senin 3 Juni 2024.

Menurut Ubaid, masalah substansial yang paling mendasar yakni terkait sistem PPDB yang dinilai diskriminatif. Hal itu karena adanya sistem pendaftaran untuk masuk ke sekolah negeri.

Padahal menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang, sudah tugas pemerintah agar semua anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas

“Nah sistem PPDB ini harusnya memastikan dan menjamin semua anak punya kesempatan yang sama, semua anak mendapatkan pendidikan,” tutur Ubaid.

“Nyatanya enggak, jadi sistem PPDB kita ini tidak memastikan semua anak mendapatkan pendidikan, yang dipastikan mendapatkan pendidikan adalah anak Indonesia yang daftar di sekolah negeri,” sambungnya.

Dalam hal ini, Ubaid berujar seharusnya pemerintah bisa melibatkan sekolah swasta untuk berperan mencapai amanat Undang-Undang terkait pendidikan yang layak bagi anak Indonesia.

“PPDB bukan hajatan sekolah negeri. Tapi PPDB adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin semua anak Indonesia bisa kebagian sekolah,” tutupnya.