Setahun Jokowi-Ma’ruf, Implementasi Kebijakan Pendidikan Belum Memuaskan

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai sektor pendidikan belum sesuai ekspektasi selama setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Tata kelola hingga implementasi kebijakan pendidikan untuk sekolah maupun pendidikan tinggi masih belum memuaskan.

“Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, pendidikan tinggi, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Rabu, 21 Oktober 2020.

Ubaid berharap ada evaluasi menyeluruh. Satu tahun ini bisa dimaknai sebagai proses belajar untuk kembali mencanangkan terobosan di dunia pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad
“Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi dan perlu inovasi dan terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat, tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan,” ujar dia.

Ubaid mengakui, sudah ada upaya mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). Namun, belum ada langkah nyata atas wacana pengintegrasian tersebut.

“Bahkan misalnya, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yang terintegrasi juga di perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),” ujarnya.

Ubaid menilai program Kampus Merdeka yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga belum menunjukkan tajinya. Bagi Ubaid, pendidikan tinggi masih jalan di tempat dalam satu tahun terakhir.

“Pendidikan tinggi kita masih jalan di tempat, bahkan memgalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya,” ungkapnya.