Rektor Asing Bukan Solusi Tepat

Pendidikan Tinggi | Daya Saing PTN di Tingkat Internasional Rendah

Di perguruan tinggi negeri sudah banyak orang pintar yang kualitasnya sama bahkan melebihi tenaga asing.

JAKARTA – Rencana peme­rintah merekrut rektor pergu­ruan tinggi negeri (PTN) dari luar negeri atau asing dinilai sangat kontraproduktif dengan misi Presiden Joko Widodo memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Selain itu, rencana itu, belum tentu sesuai kebutuhan perguruan tinggi di dalam ne­geri.

“Seorang rektor harusnya memiliki orientasi tentang kondisi kampus secara khu­sus dan secara umum mema­hami kondisi pendidikan di Indonesia. Hal ini yang akan menjadi kendala ketika kam­pus dipimpin oleh rektor dari luar negeri,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Jakarta, Se­lasa (23/7).

Ia menilai rencana merekrut rektor asing merupakan kebi­jakan atau langkah ngawur dan berlebihan. Bahkan, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah.

Menurutnya, masih banyak masalah yang harus dibenahi di sektor perguruan tinggi, ke­timbang mendatangkan rektor asing. Beberapa permasalahan tersebut, di antaranya posisi perguruan tinggi yang masih seperti menara gading, kualitas dosen, sampai lulusan pergu­ruan tinggi belum sesuai de­ngan kebutuhan industri.

Ia menilai meski ada rek­tor asing memimpin kampus, tetap tidak akan berdampak positif selama elemen kampus belum memiliki kapabilitas.

Ubaid menyebut meski be­berapa negara menerapkan sistem rektor dari asing, tapi hal itu masih belum sesuai jika harus diterapkan di Indonesia. “Tidak semua solusi bisa dite­rapkan di tiap negara karena masalah yang berbeda-beda,” tandasnya.

Anggota Komisi X DPR, Djoko Udjianto, menilai ren­cana perekrutan rektor asing harus dilihat secara lebih ob­jektif. Menurutnya, wacana tersebut boleh dilakukan jika diterapkan di perguruan tinggi swasta. “Di perguruan tinggi negeri sudah banyak orang pintar yang kualitasnya sama bahkan melebihi tenaga dari luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Univer­sitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, khawatir kebijakan tersebut bisa berpengaruh ter­hadap proses mekanisme pe­milihan rektor. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa me­nimbulkan ketidakesetaraan bagi akademisi dalam negeri.

Ia juga menyebut proses pe­milihan rektor di Indonesia be­lum didasarkan pada kecaka­pan dan kemampuan.

“Di Indonesia bila calon rek­tor tidak menghadap sana sini, bahkan melakukan kompromi-kompromi politik, sulit untuk yang bersangkutan dapat men­jadi rektor,” jelasnya.

Tingkatkan Kualitas

Secara terpisah, Menteri Ke­uangan, Sri Mulyani, mendu­kung rencana pemerintah me­rekrut rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi. Menurutnya, rencana tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

“Cara kita mengelola dan memimpin sistem pendidikan di Indonesia itu, kita harus ter­buka terhadap pemikiran-pe­mikiran maupun praktik yang hasilnya baik,” katanya usai menghadiri Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang, di Semarang, Selasa (23/7).

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang membutuhkan waktu atau long life learning.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Moham­ad Nasir, menyatakan bahwa pi­haknya segera menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo yang akan merekrut rektor asing di Indonesia mulai 2020.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemetaan ter­kait dengan berbagai peraturan yang mendukung maupun yang tidak mendukung rencana ter­sebut, termasuk melakukan penyederhanaan,” katanya.

Selain itu, Kemristekdikti juga akan berkoordinasi ter­lebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait dengan ang­garan perekrutan rektor dari luar negeri agar tidak meng­ganggu keuangan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ia menyebutkan salah satu latar belakang rencana pere­krutan rektor dari luar negeri tersebut adalah jumlah pergu­ruan tinggi di Indonesia yang mempunyai daya saing di ting­kat internasional itu relatif sa­ngat sedikit.