Reformasi Pendidikan, Kunci Atasi Paham Intoleran dan Radikal

Jakarta – Sejumlah tokoh lintas agama dan profesi mengatasnamakan Gerakan Warga Lawan Terorisme mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dukungan warga dengan membuka akses yang lebih luas dalam memberikan pengaduan kepada kepolisian tentang kegiatan-kegiatan yang dicurigai mengarah pada radikalisme dan ekstremisme.

“Reformasi pendidikan harus segera dilakukan untuk mengatasi perkembangan paham intoleran dan radikal,” kata Pendeta Fredy Suyoto, di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

hal itu disampaikan terkait dengan aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo beberapa waktu lalu. Pemerintah sebaiknya juga lebih proaktif memulihkan dan memberikan rasa aman serta perlindungan terhadap segenap warga dari segala bentuk teror. Aparat terkait juga diharapkan segera mengungkap dan memproses humum jaringan dan otak di balik teror bom bunuh diri dengan tetap menghormati HAM dan proses hukum yang adil.

Penguatan kerjasama juga diperlukan antara seluruh institusi pemerintahan di tingkat daerah maupun pusat serta badan legislatif dan institusi penegak hukum dalam memberantas terorisme dan ekstremisme. “Membangun mekanisme pencegahan dan peringatan dini yang lebih tanggap dan efektif dengan melibatkan jajaran aparatur pemerintahan sejak dari RT dan RW serta Bhabinkamtibnas,” ujarnya.

Pemerintah harus mewujudkan jaminan perlindungan hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan meningkatkan dukungan pada inisiatif warga dalam menyemai pendidikan toleransi, HAM, dan perdamaian. Rangkaian aksi kejahatan teror yang terjadi di Rutan Mako Brimob Depok hingga bom bunuh diri di Surabaya, Rusunawa Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya, Jawa Timur telah melampaui batas kemanusiaan.

Sebanyak 31 orang yang terdiri dari anak-anak warga dan juga aparat yang meninggal dunia. Bahkan, pelaku mengorbankan anak-anaknya sendiri dalam aksi teror tersebut. Selain itu, lebih dari 10 orang luka-luka. Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender, Musda Mulia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitiannya pada 2016 lalu, ada 120 orang perempuan yang siap menjadi pelaku aksi bom bunuh diri.

“Penelitian saya 2 tahun lalu tentang keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. Itu penelitian saya 2 tahun lalu dan saya menemukan fakta dari mereka juga bahwa sudah tersedia sekitar 120 orang perempuan yang siap menjadi pelaku bom bunuh diri,” ungkap Musda.

Penelitian itu, kata Musda, dibuat saat terkuaknya Dian Yulia Novita yang dipersiapkan sebagai pengantin yang direncanakan menjadi pembawa bom dan meledakkan dirinya di Istana Merdeka. Menurut Musda, dirinya juga telah melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Badan Nasional Penanggilangan Teroris (BNPT) pada akhir tahun 2016. Namun, laporannya tersebut tidak mendapat respon.

“Jadi saya sudah bilang sama BNPT dan pemerintah juga tapi waktu itu kok tidak ada merespon,” jelas Musda.

Sebagai informasi, beberapa perwakilan yang hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Warga Lawan Terorisme ini antara lain Istri Presiden ke-4, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah, Ketua Setara Institite Hendardi, Saparinah Sadli, Musdah Mulia, Henny Supolo serta Hadad Alwi. Dari perwakilan tokoh agama lintas-iman hadir pengurus MUI, PGI, KWI serta perwakilan umat Budha, Hindu, Konghucu serta Pengkhayat Kepercayaan.