Psikologis Siswa Rentan Terganggu

Jakarta — Pemerintah pusat dan daerah didesak memiliki solusi konkret mengatasi berbagai gangguan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini merespon sejumlah masalah yang mengemuka dari hari pertama UNBK jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Senin (9/4).

“Gangguan teknis pada UNBK berpotensi memengaruhi psikologis siswa. Akibatnya siswa tidak dapat optimal mengerjakan soal,” kata Psikolog Pendidikan Najelaa Shihab kepada HARIAN NASIONAL, kemarin.

Masalah teknis sebelumnya juga sempat mewarnai UNBK SMK. Najelaa menjelaskan, gangguan teknis UNBK biasanya mengganggu psikologis siswa sehingga sulit konsentrasi, cemas, dan motivasi cenderung menurun.

Menurut dia, UNBK memang tidak mungkin luput dari permasalahan. Masalah teknis juga berpeluang muncul pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Najeela menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja keras mengatasi kendala secepat mungkin.

“Guru dan orangtua juga harus terus memotivasi anaknya dan menjaga kondisinya.”

Wasekjen FSGI Satriawan Salim menilai, sekolah seharusnya tidak memaksakan diri menggelar UNBK. Sebab, beberapa sekolah tetap menerapkan UNBK kendati belum siap dari segi fasilitas.

“Dugaannya mulai dari sekolah hingga kepala daerah memaksakan UNBK karena prestise,” ujarnya .

Satriawan menilai, resource sharing pada UNBK berjalan efektif, tetapi masalah kesiapan jaringan, akses internet, server, dan komputer tidak terantisipasi.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq mengakui, UNBK SMA/MA masih perlu dibenahi kendati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sudah menyiapkan secara matang.

“Perlu kerja sama dan koordinasi kuat antara pemerintah dan dinas pendidikan setempat untuk mengkaji dan mengevaluasi temuan-temuan yang menghantui pelaksanaan UNBK.”

Irjen Kemendikbud Daryanto berujar, selain resource sharing, kesadaran masyarakat membantu UNBK juga harus ditingkatkan. Sekolah boleh meminjam perangkat untuk pelaksanaan ujian kepada warga di sekitar, termasuk orangtua siswa.

Kemendikbud juga berupaya memperluas pelaksanaan UNBK ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah akan bekerja sama dengan Telkom menyiapkan mobile base transceiver station.

“Kami optimistis UNBK pada 2020 dapat 100 persen di Indonesia,” katanya.

100 Siswa Ujian di Lapas

Daryanto menekankan, semua siswa berhak mengikuti UN, termasuk mereka yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dia menyebutkan, sekitar 100 siswa pendidikan kesetaraan mengikuti UN 2018. Pelaksanaan UN untuk anak-anak di Lapas dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

“Baru dua laporan lokasi pelaksanaan UN untuk anak yang berada di Lapas, yaitu di Salemba dan Cipinang.”