Peralihan SMA/SMK Lamban, Pendidikan di Papua Terancam

JAYAPURA – Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, Nioluen Kotouki khawatir, lambannya proses peralihan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi mengancam kualitas pendidikan di Papua.

Menurutnya, lambannya proses peralihan itu, bisa saja akan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah, karena hingga kini hak para guru sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) belum juga dibayarkan. Selain itu, perlu ada koordinasi efektif antara dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, agar proses peralihan segera tuntas, termasuk terkait aset sekolah.

“Kami harap ini tidak berdampak pada pelaksanaan ujian. Jangan sampai siswa dikorbankan, kini menjelang persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN),” kata Kotouki, Jumat (23/2/2018).

Kata Kotouki, beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk membahas persoalan ini, dan diakui, yang menyulitkan proses peralihan adalah kebanyakan guru SMA/SMK di Papua berstatus honorer.

“Ini harus dihitung dinas, bagaimana pengambilalihan mereka. Dinas harus melihat ini, karena berdampaknya pada proses belajar mengajar. Tidak mungkin guru mau mengajar kalau hak mereka tidak pasti,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, lambannya pengalihan tanggung jawab personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi menghambat pembayaran gaji guru.

“Peralihan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, seharusnya dilakukan pada Januari 2017. Tahun ini tinggal menyempurnakan dan melengkapi administrasi,” kata Wonda belum lama ini.

Kata dia, Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional sedang menyelesaikan SK peralihan, sebagai dasar pembayaran gaji di provinsi.

“Gaji guru masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Jangan hanya melihat Undang-undang nomor 23, masih ada undang-undang tentang status kepegawaian, peraturan BKN yang mengatur keuangan,” ucapnya. (*)