Pemerintah Dinilai Kurang Serius Tangani PAUD

Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah kurang serius dalam mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasalnya, dalam jenjang pra-sekolah dasar (SD) ini penguatan yang harus diutamakan adalah pendidikan karakter yang didukung oleh kualitas guru.

“Tapi apa yang terjadi? Kualitas guru-gurunya lagi-lagi dipertanyakan. PAUD didirikan tapi tidak dipikirkan bagaimana anak-anak itu dapat dididik dengan baik,” kata Ubaid di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Ubaid, pihaknya juga mempertanyakan alokasi dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD (DAK BOP) sebesar Rp 4,1 Triliun. Pasalnya, dana tersebut tidak diimbangi dengan kualitas guru. “Padahal, mutu guru merupakan hal penting yang harus lebih didahulukan daripada yang lain,” jelasnya.

Terkait transparansi dan ketepatan penggunaan dana, Ubaid mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima JPPI, pada tahun-tahun sebelumnya dana tersebut dimainkan oleh beberapa oknum. “Misalnya dana disunat. Jadi, yang diterima pihak pengelola PAUD tidak utuh,” tambahnya.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, terutama yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di luar sekolah.