Pemecatan Guru Vokalis Band Sukatani Jadi Preseden Buruk bagi Dunia Pendidikan Indonesia

Pemecatan Novi Citra Indriyani, vokalis band Sukatani yang juga mengajar di SD IT Mutiara Hati, terus memantik kontroversi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai tindakan tersebut sebagai preseden buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak guru yang mahir mengajar, tetapi juga yang memahami konteks sosial, politik, ekonomi, serta ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

“Pemecatan ini jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Guru bukan hanya orang yang mahir membaca buku paket. Guru harus bisa membaca konteks sosial, politik, ekonomi, ketidakadilan, ketimpangan, diskriminasi,” ujar Ubaid kepada Inilah.com, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bukan sekadar pengulangan materi di kelas, tetapi juga sebagai sarana pencerahan, pemberdayaan, dan penegakan keadilan.

“Itu semangat dari ruh pendidikan. Seharusnya guru seperti Novi diapresiasi, diberi prestasi, dan diberikan kedudukan yang layak, bukan malah dipecat,” lanjutnya.

Dalih Pelanggaran Syariat Islam Dinilai Tidak Beralasan
Pihak sekolah beralasan bahwa pemecatan dilakukan karena adanya pelanggaran syariat Islam. Namun, Ubaid menilai alasan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

“Setahu saya, tidak ada agama di dunia ini, termasuk Islam, yang tidak menghargai perbedaan. Baik dalam berekspresi, menafsirkan ajaran, maupun dalam berpendapat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam Islam, perbedaan adalah bagian dari hukum alam atau sunatullah, sehingga tidak seharusnya dijadikan ancaman di lingkungan pendidikan.

“Perbedaan itu sunatullah. Jadi aneh jika di sekolah, perbedaan dianggap sebagai ancaman atau pelanggaran kode etik. Justru nilai-nilai universal dalam agama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan mengelolanya agar menjadi berkah serta kemaslahatan bagi semua,” pungkasnya.

Pemecatan Novi Citra Indriyani semakin memicu perdebatan terkait kebebasan berekspresi di dunia pendidikan. Sebelumnya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga mendesak agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) serta Komnas HAM turun tangan untuk mengusut kasus ini.

inilah.com