Kredit Pendidikan Jangan hanya Jadi Angin Surga

Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai ide Presiden Jokowi terkait kredit pendidikan harus dibicarakan lebih lanjut dengan berkoordinasi antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan dunia perbankan. Dia mengingatkan supaya Presiden tidak hanya memberikan janji manis tanpa kenyataan.

“Bahkan kalau relevan, bisa juga sinergi dengan BAZNAS dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Jangan sampai hanya memberi angin surga tanpa realisasi yang jelas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Fikri, kredit pendidikan ini sudah lazim diberlakukan di negara-negara lain. Selain Amerika Serikat, beberapa negara lain yang memiliki program semacam ini adalah Jerman, Kanada, Inggris, Perancis, Australia. Ia yakin gagasan ini mampu menjadi solusi bagi mahasiswa yang terkendala biaya dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

“APK (angka partisipasi kasar) pendidikan tinggi juga akan terdorong sehingga harapannya kualitas SDM kita juga semakin membaik,” lanjut anggota dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Abdul Fikri juga menghimbau Kemenristekdikti dan industri perbankan melakukan kajian yang mendalam mengenai gagasan ini sehingga dapat menghasilkan skema kredit yang dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan kondisi di Indonesia sehingga tujuan dalam meningkatkan SDM dapat tercapai.

Kredit pendidikan

Dalam rapat terbatas yang membahas soal Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia, Kamis (15/3/2018), Presiden Joko Widodo menantang perbankan untuk mengeluarkan produk kredit pendidikan sehingga mahasiswa dapat mencicil biaya kuliah (student loan). Jokowi menekankan, jenis kredit seperti itu telah diterapkan di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat.

Jokowi meyebut total pinjaman kartu kredit di AS mencapai US$800 miliar. Sementara itu, pinjaman kepada pelajar mencapai US$1,3 triliun.

“Saya ingin memberi PR dengan namanya student loan (ke perbankan). Kaget saya membaca informasi kredit pendidikan di AS,” ucap Jokowi.

Menurutnya, hal itu perlu diterapkan di Indonesia sehingga sifat konsumtif masyarakat bisa pindah ke hal-hal produktif, seperti pendidikan. Pinjaman untuk pelajar diyakini bisa menjadi produk finansial bank di Indonesia.

“Tolong ini dipelajari. Ini bisa jadi produk baru perbankan. Jadi tolong potensi inovasi menjadi perhatian serius,” tuturnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan kredit untuk keperluan pendidikan sebenarnya sudah ada di Indonesia, tetapi tak khusus diberikan pada pelajar. Kredit tersebut biasanya dikemas secara umum dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyambut baik tugas baru yang diberikan Jokowi. Pinjaman bagi pelajar, diakui Kartika, merupakan hal yang lumrah di luar negeri, tapi belum direalisasikan di Indonesia.

“Karena tidak ada elektronik identifikasi kadang-kadang perpindahan susah. Mahasiswa pindah-pindah. Nanti kami coba gagas ini berbasis perguruan tinggi,” katanya.

Wirjoatmodjo menjelaskan, sejauh ini, produk keuangan yang berhubungan dengan pendidikan adalah asuransi pendidikan. Selain itu, ada produk yang lebih umum, yakni kredit tanpa agunan, yang bisa digunakan untuk tujuan apa pun, termasuk pendidikan.

Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kredit perbankan, salah satunya lokasi kreditor.

“Mahasiswa ini kan pindah-pindah. Untuk itu, nanti kami coba gagas, kredit pendidikan ini yang berbasis kepada perguruan tinggi (PT). Jadi kami akan pilih klaster-klaster di PT dan bisa apply di PT-nya,” ucapnya.

Bank Mandiri, menurut Tiko, juga tidak akan terburu-buru merumuskan hal tersebut karena pihaknya harus melihat hasil proyek percontohan. Selain itu, perseroan akan memilih beberapa PT yang sudah ada di sistem sehingga mudah untuk menghubungkannya.

Tiko menjelaskan, dalam kredit pendidikan ini, bank harus memantau ketat perpindahan lokasi mahasiswa. “Nah, perpindahannya ini, lokasinya bisa kami (bank) ikuti dan kami daftarkan ke lokasi yang baru (sesuai dengan lokasi kerja),” ujarnya.

Pendaftaran lokasi kerja debitur yang baru dinilai sangat penting karena nantinya bank langsung memotong utang pendidikan dari gajinya. Terkait dengan skema yang bakal dijalankan, Tiko mengaku masih harus berdiskusi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena produk ini memang masih merupakan barang baru di industri perbankan Indonesia.