Kemitraan JPPI-CEPTIL Perluas Advokasi Pendidikan

Jakarta – Pekan ini Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau NEW Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemitraan Pendidikan Timor Lorosae ( Civil Society Education Partnership Timor Leste-CEPTIL).

Sedikitya sembilan delegasi yang mewakili lima organisasi sipil yang tergabung dalam CEPTIL Timor Leste berpartisipasi penuh dalam beragam kegiatan selama mereka berada di Indonesia. Beberapa kegiatan yang mengisi lawatan Ceptil antara lain kunjungan kesejumlah lembaga koalisi NEW Indonesia di Jakarta. Lawatan delegasi Timor Lorosae guna lebih mendalami program-program yang diinisiasi oleh lembaga sipil (CSO) yang dinilai cukup efektif dan sudah terlaksana di Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam kesempatan sambutannya mengapresiasi program studi banding CEPTIL di Indonesia, dan menekankan keutamaan saling berbagi pengalaman guna mewujudkan pendidikan yang adil merata kepada warga kedua negara, selaras dengan komitmen target pendidikan regional dan global seperti yang tertuang dalam Capaian pembangunan berkelanjutan pendidikan/SDG 4.

Ubaid mendampingi kunjungan delegasi CEPTIL ke ASPPUK Selasa (22/5) dan merinci beberapa program yang dinilai selaras dengan advokasi pendidikan yang diperluas diantaranya terkait program-program partisipatif yang melibatkan kalangan muda dan kelompok perempuan mandiri untuk pendidikan kesehatan dan kesejahteraan.

Sebagai lembaga koalisi JPPI , tambah Ubaid , Pekka dan ASPPUK merupakan inisiator kunci terkait pelibatan kaum muda dan perempuan mandiri dalam pembangunan.

Deputy Direktur Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Fitria Villa Sahara menyatakan apresiasi dan dukungannya bagi peningkatan kemitraan lintas lembaga sekawasan (global) terutama program yang berbasis pemberdayaan perempuan secara lebih komprehensif.

Sebagai organisasi pemeberdayaan, Pekka fokus pada program pendampingan kepada sedikitnya 20ribu pionir kepala keluarga perempuan di lebih 20 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, tambah Villa.

Pimpinan delegasi , sekaligus Koodinator Nasional CEPTIL Timor Lorosae Jose de Jesus berharap memperoleh banyak pengetahuan khusus terkait aspek program, tata kelola dan kemitraan antar lembaga sipil (CSO) yang dinilai cukup produktif di Indonesia.

Komitmen kuat CSO Indonesia, tambah Jose dalam mendorong pemenuhan hak-hak sipil memperoleh pendidikan , kesehatan,kemandirian ekonomi , pelayanan hukum , tata kelola efektof tarnsparan dan berbagai program pemberdayaan lainnya dinilai dapat dijadikan model bagi Timor Leste.

Beberapa wilayah dari level desa hingga provinsi yang menjadi dampingan baik Pekka maupun ASPPUK dinilai cukup proaktif melibatkan kalangan muda dan kelompok perempuan mandiri yang tengah didorong terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan. Mengadvokasi warga rentan guna memperoleh hak-haknya sebagai warga negara terutama akses pendidikan dan kesehatan, ekonomi ,sosial dan layanan tata pemerintahan terkait administrasi kependudukan, hukum dan demokrasi.

Direktur Eksekutif ASPPUK Mia Ariyana dan staf menyambut hangat delegasi CEPTIL yang didampingi pengurus serta tim Seknas JPPI Selasa (22/5) di Jakarta .

Mia optimistis program-program pemberdayaan ekonomi perempuan dan kaum muda merupakan salah satu formulasi konkrit guna mengatasi kesenjangan dan berbagai ketimpangan pembangunan.

Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) adalah CSO Indonesia yang memiliki perhatian pada upaya mendorong pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

Dalam kunjungan hari pertama di Indonesia, Ketua Pengurus JPPI/NEW Indonesia Darmanto hadir dalam pertemuan ASPPUK dengan delegasi CEPTIL Timor Lorosae.

Darmanto menekankan pentingnya mendorong kaum muda lebih berperan menjadi agen perubahan dan memberi kontribusi lebih berarti dalam pembangunan, mendorong akses pendidikan,kesehatan dan demokrasi lebih komprehensif.

Studi banding CEPTIL ke Indonesia dijadwalkan akan diisi dengan beragam kegiatan , kunjungan ke pihak kementerian terkait, komisi pendidikan parlemen DPR RI dan lwatan lapang ke beberapa sekolah, sekolah dasar dan vokasi unggulan di Jakarta.

ASPPUK

Perempuan memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peran perempuan yang sering terabaikan adalah di bidang pengembangan ekonomi. Padahal, saat ini menurut Kementrian KUKM jumlah pelaku usaha mikro kecil mencapai 50,7 juta unit, secara menyeluruh perempuannya sekitar 60%nya. Sebagai akibatnya, hak-hak ekonomi perempuan masih kurang terfasilitasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, pada Desember 1994 sejumlah Ornop (organiasi non pemerintah) yang concern terhadap pemberdayaan perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro), menyelenggarakan lokakarya jaringan ornop sebagai upaya pengembangan PUK-mikro. Lokakarya tersebut menjadi titik awal terbentuknya jaringan ornop pengembang PUK-mikro. Kemudian, jaringan ini mengadakan Forum Nasional yang pertama tanggal 11-12-1997, dan menamakan jaringannya dengan “Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil” (YASPPUK).

Dalam perjalanan waktu, di Forum Nasional kedua, 24-27 Februari 2001, semua Ornop anggota bersepakat untuk mengganti bentuk kelembagaan YASPPUK menjadi Asosiasi, yang benama “Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil” disingkat ASPPUK.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “Widows Project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia.

KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk mengembangkan gagasan awal ini. “Widows Project” di transformasi menjadi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni yang kemudian menjadi Koordinator Nasional (Kornas) nya.

Transformasi ini diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai Stereotype (pelabelan) negatif. Judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA, dan PEKKA kemudian ditetapkan dan disepakati untuk menjadi nama lembaga yang melaksanakan inisiatif baru ini. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyebut secara singkat sebutan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).(Berbagai sumber/Tim)