Kemendikbud Harus Buka Profil Organisasi Penggerak ke Publik

Publik harus dilibatkan secara transparan dan akuntabel

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus transparan dalam seluruh proses program Organisasi Penggerak. Mulai dari proses pendaftaran hingga implementasi dari organisasi-organisasi yang terpilih.

“Artinya sampai hari ini sudah berapa organisasi yang apply, submit proposal, lalu nanti sampai pengumuman juga misalnya harus clear siapa yang memperoleh kelompok apa di antara Gajah, Macan, dan Kijang. Saya pikir publik harus dilibatkan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya kepada Validnews, Rabu (11/3).

Keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk dapat menilai kapabilitas organisasi yang dipilih dalam program ini. Salah satu bentuk transparansi yang bisa dilakukan dengan membuka atau memberi akses kepada publik terhadap profil organisasi lengkap tersebut di situs resmi Kemendikbud.

Langkah ini diperlukan untuk menepis kemungkinan munculnya persepsi kalau Kemendikbud hanya bagi-bagi proyek kepada pihak-pihak terdekatnya. Hal ini, kata Ubaid, serupa dengan ketika pemerintah menggelar tender untuk suatu proyek atau program tertentu.

“Untuk menepis anggapan publik seperti itu, maka profil dari organisasi penggerak yang dapat Gajah, Macan, maupun Kijang itu bisa diakses oleh publik. Dengan demikian, organisasi yang dapat disebut Gajah itu apakah benar secara profilnya dia memang layak Gajah, artinya sudah banyak track record yang dilakukan,” kata Ubaid.

Dengan demikian, dia menegaskan, publik mendapat penjelasan suatu organisasi dipilih sebagai organisasi penggerak dan masuk ke dalam kategori tertentu. Lalu transparansi kepada publik juga harus dilakukan dalam hal pengelolaan program dan keuangan dari organisasi tersebut.

Ubaid berpendapat program organisasi penggerak merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, di mana pemerintah menggandeng masyarakat sipil beserta dengan pendanaannya. Program ini juga disebut cukup strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sehari sebelumnya, Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah mengungkapkan, organisasi yang terpilih akan membantu guru dalam proses belajar di kelas. Sebab, bagaimanapun yang menjadi program organisasi akan linear dengan kurikulum dan program pemerintah.

“Oleh sebab itu, organisasi-organisasi ini tidak bisa lepas juga dari apa yang digariskan untuk sekolah. Kalau seandainya ada organisasi yang ingin melakukan sesuatu yang tidak langsung berhubungan, tetapi memberikan dampak positif terhadap literasi, numerasi, dan karakter, mereka bisa menjadi bagian daripada pengembangan sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, organisasi-organisasi yang selama ini bergiat di bidang pendidikan akan menyambut baik program organisasi penggerak. Bekerja sama dengan pemerintah akan memberi mereka kemudahan tertentu.

“Ketika diberi kemudahan melalui program organisasi penggerak ini, justru organisasi-organisasi lebih mudah untuk meminta izin, bergabung, mengundang guru karena memang ada endorsement dari Kemendikbud,” pungkasnya.