Keberlangsungan Pendidikan Terancam Pandemi

Semua pihak harus bekerja sinergis membantu warga terdampak Covid-19 untuk mencegah terjadinya peningkatan angka putus sekolah.

Peningkatan SDM I Jumlah Siswa Putus Sekolah Akan Bertambah

JAKARTA – Pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi salah satu sektor utama dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Layanan pendidikan dinilai masih gagap dalam menghadapi situasi bencana non alam ini.

“Mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal. Pengabaian ini bisa mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji kepada Koran Jakarta, Senin (4/5).

Ubaid menilai dibanding menyelamatkan sektor pendidikan, pemerintah malah membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Hal tersebut terlihat dari penganggaran dana darurat Covid-19 yang tidak memasukan sektor pendidikan. Ia menambahkan dana pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) justru dipangkas dan direalokasi untuk sektor lain.

Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata. Ubaid menyebut jika pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan maka akan ada beberapa ancaman yang muncul.

Pertama, jumlah siswa yang pustus sekolah akan bertambah mengingat angka kemiskinan meningkat sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anak. Ancaman kedua, tambah Ubaid, adalah akan banyak sekolah terutama sekolah swasta yang gulung tikar. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kemendikbud sendiri, hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional.

“Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terlantar,” jelasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ubaid meminta pemerintah mempercepat birokrasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sebisa mungkin ada penambahan dana pendidikan. Dia juga meminta pemerintah memberikan bantuan sosial bagi para guru honorer. Hal itu perlu dilakukan karena para guru honorer termasuk orang paling terdampak dalam institusi pendidikan.

“Selain kesejahteraan, reformasi kurikulum darurat, dan upgrade kompetensi guru harus dilakukan,” tandasnnya.

Investasi Jangka Panjang

Pada kesempatan terpisah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, menyebut sektor pendidkan harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini harus dilakukan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

“Saya kira ekonomi, kesehatan, sangat mendesak, tapi pendidikan ini ketinggalan satu semester saja, dampaknya dahsyat sekali,” ucapnya. Arif berharap pemerintah mempunyai skenario hingga akhir tahun mengantisipasi gelombang pandemi Covid-19. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi stimulus dana abadi pendidikan, maupun insentif dalam bentuk lain.

“Berbagai insentif, termasuk menyiapkan skenario terjadi sampai Desember sehingga Presiden Joko Widodo minta BUMN menyiapkan kuota gratis,” katanya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyampaikan akan ada perubahan besar di sektor pendidikan pasca pandemi Covid-19. Peran teknologi, lanjutnya, akan mendominasi sektor pendidikan.