Kampanye Politik Masuk Lembaga Pendidikan, JPPI Khawatir Prestasi Akademik ‘Nyungsep’

Jakarta: Diizinkannya kampanye politik digelar di lembaga pendidikan menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pegiat pendidikan. Salah satunya adalah mundurnya kualitas pembelajaran di sekolah maupun di kampus.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai kampanye politik di lingkungan lembaha pendidikan tidak cocok. Pengenalan terhadap politik baiknya di lingkungan kampus maupun sekolah dengan jalan diskusi intelektual.

“Kalau kampanye, tentu akan dipenuhi atribut dan mengandalkan dukungan massa dan provokasi. Kalau diskusi intelektual, ya tanpa ada atribut, mengandalkan argumentasi dan data, serta edukatif, bukan provokatif,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Kamis 24 Agustus 2023.

Apalagi, institusi pendidikan, kata dia, banyak pemilih pemula. Maka kewajiban pemerintah adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

“Tanpa itu semua, maka yang terjadi adalah tawuran dan marak adegan kekerasan. Lihat saja, pemilihan presiden BEM atau DEMA aja mereka berantem, apalagi presiden Indonesia,” sebutnya.

Adanya pemicu konflik dan permusuhan akibat perbedaan pilihan dalam kampanye politik tersebut bisa berdampak pula pada kegiatan pembelajaran. Ubaid menyebut kualitas pendidikan bisa merosot.

“Lalu pendidikan kita kualitasnya malah tambah nyungsep. Yang ada malah berkembang sentimen like dan dislike, bukan soal kompetensi,” tutupnya.