JPPI-UNESCO Jajaki Kemitraan Jangka Panjang

Jakarta – Delegasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dipimpin Koordinator Nasional Ubaid Matraji dan staf baru-baru ini bertemu dengan jajaran pejabat UNESCO di Jakarta ((6/9/2017). Dalam pertemuan tersebut JPPI mempresentasikan sejumlah agenda prioritas, salah satunya komitmen mendorong Indonesia mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun guna terwujudnya pendidikan yang lebih adil dan berkualitas yang diperoleh warga negara.

Koordinator Seknas JPPI Ubaid Matraji menekankan komitmen JPPI mendukung para pemangku kepentingan regional-global guna mewujudkan peta jalan pendidikan nasional yang berkelanjutan , mendorong pemerintah daerah proaktif terkait program prioritas pendidikan selaras dengan Target Pembangunan Berkelanjutan SDGs yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB.

Sebelumnya, JPPI memaparkan sedikitnya ada beberapa hal tatangan pendidikan Indonesia, yang dinilai masih rendah , tentang kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), serta pendidikan atau akses bagi kelompok-kelompok marginal (adaptability), termasuk masalah-masalah kekerasan, verbal (bullying) maupun kekerasan fisik.

Indonesia Dewan Eksekutif UNESCO

Baru-baru ini, Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Executive Board atau Dewan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021, dalam pemilihan yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Umum ke-39 negara anggota UNESCO di Paris, Perancis, pada hari Rabu 8 November 2017.

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebutd seperti dikutip Liputan6com, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara dan mendapatkan peringkat 3 pada Grup Asia Pasifik.

Indonesia bersama dengan India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh terpilih untuk duduk sebagai Anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik. Demikian menurut rilis yang diterima Liputan6.com dari Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (10/11/2017).

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO,” kata Duta Besar RI untuk UNESCO Hotmangaradja Pandjaitan.

Selain itu, presensi Indonesia di EB UNESCO juga dapat memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasional. Karena, sebagai anggota EB, Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.

Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO, utamanya di isu pendidikan dan kebudayaan.

Kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.

Tercatat, Indonesia telah menyumbangkan beberapa Works of Art untuk UNESCO dan telah duduk sebagai anggota World Heritage Committee (WHC) periode 2015-2019 yang memiliki mandat untuk pelestarian warisan budaya dunia. Pada tahun 2017, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Press Freedom Day.

Indonesia juga merupakan negara yang telah diakui UNESCO sebagai negara besar dalam promosi dan pelestarian budaya. Banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, noken, kawasan Candi Borobudur dan Prambanan; juga Tari Saman dan Tari Bali sebagai warisan budaya tak benda.

EB UNESCO, bersama dengan General Conference UNESCO, merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting UNESCO dalam standard setting bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan informasi komunikasi. EB juga mengatur hal-hal terkait manajemen UNESCO, utamanya dalam bidang anggaran dan administrasi.

UNESCO Libatkan Kalangan Muda

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengajak anak-anak muda di sekitar Candi Borobudur dan situs warisan budaya dunia lainnya, untuk menempa diri menjadi generasi yang kreatif.

Sebab, kreativitas adalah hal penting untuk meningkatkan perekonomian mereka dan masyarakat sekitar warisan budaya dunia itu.

Ming Kuok Lim, Penasehat Komunikasi dan Informasi UNESCO kantor Jakarta dikutip Kompascom menjelaskan, UNESCO sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada pendidikan dan budaya juga mempunyai tugas untuk ikut berpartisipasi meningkatkan kapasitas anak muda di bidang industri kreatif.

Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan ‘Program Pemberdayaan Anak Muda Kreatif Indonesia’ yang digelar di Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran komunitas di sekitar Candi Borobudur agar kapasitas mereka meningkat dan mengupayakan anak muda untuk bekerja di industri kreatif, misalnya batik, tarian, makanan, dan lainnya,” kata Ming di Galeri Komunitas Desa Karanganyar, Senin (30/10).

Ming berujar, dalam program ini, UNESCO berkolaborasi dengan Citi Indonesia (Citibank) yang sama-sama memiliki visi pemberdayaan anak muda kreatif di sekitar situs warisan budaya dunia.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di 10 destinasi wisata prioritas yang dicanangkan Presiden Jokowi, awal 2016 lalu. (Berbagai Sumber/Tim)