JPPI Desak Perubahan Sistem PPDB

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji, mendesak perubahan sistem dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ubaid mengatakan sistem yang ada sekarang tidak berkeadilan.

Ubaid menyinggung sejumlah masalah dalam PPDB 2024. Mulai dari siswa tak lolos jalur zonasi padahal rumahnya dekat sekolah, adapula calon peserta didik tak lolos jalur prestasi padahal memiliki segudang prestasi, hingga gratifikasi agar anak masuk sekolah yang diinginkan.

Dia menilai pemerintah pusat dan daerah serta sekolah menganggap PPDB sebagai rutinitas biasa. Justru, sesak dengan oknum yang hanya ingin meraih untung cuan musiman.

“Mereka jelas tidak belajar dari kesalahan tahun-tahun lalu, buktinya adalah tidak adanya perubahan sistem,” tegas Uabid dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juni 2024.

Dia menuturkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, orang tua disibukan dengan berbagai jalur penerimaan. Padahal, kata dia, semua jalur itu isinya zonk.

Sebab, ketersediaan bangku sekolah kurang ditambah lagi masalah mutu sekolah yang masih timpang. Akibatnya, mereka harus sikut-sikutan menghalalkan segala cara untuk memenangi PPDB dengan sistem kompetisi berbalut zonasi dan prestasi ini.

“Sistem kompetisi dalam rebutan kursi di musim PPDB ini harus diakhiri. Sistem PPDB yang seperti ini hanya menguntungkan sekolah negeri dan mendiskriminasi sekolah swasta,” tegas dia.

Begitu pula bagi anak, menguntungkan yang lulus PPDB di sekolah negeri, sementara itu menyiksa orang tua yang gagal. Sebab, harus masuk swasta yang berbiaya mahal atau swasta berbiaya murah tapi tak berkualitas.

“Apa ini yang namanya berkeadilan? Masih jauh lah. Ini jelas melenceng dari mandat konstitusi yang diemban pemerintah soal perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk mendaptkan pendidikan yang berkulitas dan berkeadilan bagi semua,” ujar Ubaid.

medcom.id