Humas Menteri Pendidikan era Prabowo, JPPI: Jangan Ikut Tren Ganti Kurikulum

Masalah perubahan kurikulum pendidikan selalu mencuat pada pergantian pemerintahan dan Menteri Pendidikan yang menjabat.

Terlebih lagi, beberapa waktu lalu masyarakat meresahkan kualitas pendidikan di Indonesia terkait kurikulum yang saat ini berjalan karena banyaknya konten di mana pelajar tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan umum.

Lalu, pertanyaannya apakah Menteri Pendidikan mendatang akan ikut mengganti kurikulum saat ini?

Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berharap menteri yang baru tidak ikut-ikut tren ganti menteri kurikulum.

“Yang enak pejabatnya, banyak proyek. Orang tua, guru, siswa, menjadi korban kurikulum sehingga berdampak buruk bagi kualitas pendidikan. Saya berharap kurikulum sepanjang masa,” tutur Ubaid, 15 Oktober 2024.

Ia menilai bahwa hal terpenting untuk memajukan pendidikan bukanlah mengganti total kurikulum pendidikan, tetapi memperbaiki isinya.

“Masalah utama di kurikulum kita adalah kebanyakan mata pelajaran di jenjang sekolah dasar, sementara karakter pendidikan tidak mendapatkan penekanan. Anak SD kalau pergi ke sekolah berat sekali tasnya,” ungkap Ubaid.

Selain itu juga perlunya meningkatkan kualitas guru dibandingkan mengganti total kurikulum.

“Yang lebih penting dari kurikulum adalah kualitas guru. Ini yang harus diperdebatkan sepanjang kali lebar, lalu dicarikan jalan keluarnya seperti apa,” tuturnya.

Dalam hal ini, penting untuk menjamin guru-guru lebih berkualitas dan sejahtera.

“Jangan seperti sekarang, mereka terdiskriminasi oleh sistem sehingga mereka banyak yang bekerja sampingan yang macam-macam, ada yang jadi pemulung, jasa badut, kuli bangunan, dll. Ini sangat peperihatinkan.”

Sedangkan guru yang tidak berkualitas inilah penyebab berbagai program pemajuan pendidikan kurang berdampak.

“Yang lebih penting dari kurikulum adalah guru-gurunya yang tidak berkualitas dan kompetensinya buruk. Mau kurikulum apa saja, kalau gurunya kompetensinya rendah ya pasti tidak akan ada dampak apa-apa pada siswa,” tandasnya.

Kendati demikian, program peningkatan mutu guru yang ada saat ini, seperti Guru Penggerak, masih dinilai kurang.

“Program peningkatan mutu guru harus berdasarkan kebutuhan dan menjangkau semua. Saat ini program Guru Penggerak masih sangat terbatas dan belum menjangkau semua.”

Hal ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah daerah bagaimana peran mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Oleh karena itu, PR yang perlu diselesaikan Menteri Pendidikan mendatang harus memberikan perbaikan, perubahan, dan terobosan-terobosan yang mampu membawa sektor pendidikan lebih berkeadilan bagi semua dan tidak ada diskriminasi.