
Abdul Mu’ti Ditunjuk Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengamat: Semoga Jadi Angin Segar
JAKARTA, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP), Abdul Mu’ti ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran.
Hal ini diungkapkan Abdul Mu’ti setelah menemui Presiden Terpilih Prabowo di Kertanegara, Senin, 14 Oktober 2024.
“Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri,” ungkap Abdul Mu’ti kepada wartawan.
Ia pun menyatakan siap melaksanakan amanah tersebut dan berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia lima tahun ke depan.
Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai penunjukan tokoh Muhammadiyah tersebut memberikan angin segar di dunia pendidikan.
“Rekam jejak beliau di Muhammadiyah yang mengelola banyak lembaga pendidikan semoga saja membawa angin segar dan banyak perubahan yang lebih baik,” ungkap Ubaid ketika dihubungi Disway, Selasa, 15 Oktober 2024.
Meski begitu, ia masih belum bisa membayangkan pendidikan Indonesia di bawah naungannya lantaran masih belum ada pernyataan khusus mengenai visi misi Abdul lima tahun ke depan.
Ia pun berharap Mendikdasmen baru tersebut bisa mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih perlu banyak dibenahi, salah satunya kurikulum.
“Soal kurikulum, saya berharap menteri yang baru tidak ikut-ikut tren ganti menteri ganti kurikulum. Yang enak pejabatnya, banyak proyek. Sedangkan orang tua, guru, siswa menjadi korban kurikulum sehingga berdampak buruk bagi kualitas pendidikan,” tuturnya.
Ubaid menekankan lebih penting memperbaiki sisi lemah dari kurikulum dibanding mengganti kurikulum secara total dan menggunakan nama yang menjenamakan tokoh tertentu.
Yang tak kalah penting dari itu, ia menyoroti kualitas dan kesejahteraan guru yang tak kunjung usai.
“Ini yang harus diperdebatkan panjang kali lebar, lalu dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Ini penting untuk menjamin guru–guru kita semuanya berkualitas dan sejahtera. Jangan seperti sekarang, mereka terdiskriminasi oleh sistem sehingga banyak yang bekerja sampingan, ada yang jadi pemulung, jasa badut, kuli bangunan, dll. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Di sisi lain juga program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, seperti Guru Penggerak, masih belum dapat dijangkau secara menyeluruh.
“Saat ini, program Guru Penggerak masih sangat terbatas dan belum menjangkau semua. Hal ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah daerah bagaimana peran mereka dalam menjawab soal-soal ini,” tandasnya.
Di sisi lain, sekolah dan perguruan tinggi juga masih menjadi barang mahal bagi sebagian besar masyarakat.
“Masih jutaan kasus anak tidak sekolah, ini juga dialami oleh sebagian besar anak-anak penyandang disabilitas. Di sisi lain, anak-anak yang sekolah tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena ijazah mereka ditahan oleh pihak sekolah.”
Pembiayaan sektor pendidikan ini masih menjadi benang kusut yang kurang dipermasalahkan.
Lebih lanjut, Ubaid menyoroti pentingnya menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak.
“Jangan seperti hari ini, sekolah kita sedang darurat perundungan dan kekerasan seksual. Bagaimana mereka bisa belajar kalau rasa aman itu tidak ada di sekolah” tandasnya.
Oleh karena itu, ia berharap melalui pemerintahan mendatang harus ada perbaikan, perubahan, dan terobosan-terobosan yang mampu membawa sektor pendidikan lebih berkeadilan bagi semua dan tidak ada diskriminasi.